3 Alasan 28 Dewan Pakar PKS Kompak Mengundurkan Diri, Kecewa dengan Sikap Politik Partai Usai Bergabung dengan KIM

SketsaNusantara.id - Dunia politik Tanah Air dikejutkan dengan kabar sejumlah kader yang mundur dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS.

Pada hari Senin, 26 Agustus 2024, sebanyak 28 Dewan Pakar PKS menyatakan sikap dan mengundurkan diri dari partai tersebut.

Pernyataan sikap ini disampaikan oleh Danjen Kopasus Mayjen TNI (Purn) Soenarko yang menyebut beberapa alasan hingga puluhan Dewan Pakar PKS mengundurkan diri.

Baca Juga: Digadang-gadang Sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta, Cuitan Lama Pramono Anung Soal Cewek Seksi Jadi Sorotan

Berdasarkan informasi yang diperoleh SketsaNusantara.id dari kanal YouTube Peace Channel, Soenarko mewakili puluhan Dewan Pakar menyatakan kekecewaan mereka terhadap sikap DPP PKS yang sudah jauh dari tujuan awal.

"Kami bersama 28 orang anggota dewan pakar awalnya masuk PKS karena kami meyakini bahwa partai ini adalah partai yang istiqomah dalam memperjuangkan perubahan Indonesia menjadi lebih baik sampai pada Pemilu 2024 lalu," kata Soenarko.

"Namun, mengikuti perkembangan saat ini, kami kecewa dengan sikap politik PKS yang bergabung dengan KIM," imbuhnya.

Baca Juga: Ngegas! Briptu Putri Cikita Lagi-Lagi Jadi Sorotan Usai Tuduh Orang Pakai Narkoba, Polwan 'Si Paling Sopan' Kembali Ramai Dikritik Netizen

Terdapat 3 alasan 28 anggota Dewan Pakar merasa tidak lagi cocok dengan partai hingga memutuskan untuk mengundurkan diri PKS.

Pertama, PKS yang kini bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) dianggap telah mengikuti jalan "kecurangan brutal" seperti yang dilakukan saat Pilpres untuk memenangkan Prabowo-Gibran.

Kedua, keputusan PKS memberikan dukungan untuk Bobby Nasution di Sumatera Utara juga dinilai melanggengkan politik dinasti Jokowi yang telah merusak Demokrasi Indonesia.

Baca Juga: KPU Jombang Bagi Tiga Ring Tempat untuk Proses Pendaftaran Paslon

Ketiga, jelang pelaksanaan Pilkada 2024, PKS juga sudah tidak lagi mendengarkan aspirasi masyarakat di daerah-daerah dan semua keputusan terpengaruh oleh kepentingan partai bukan untuk kepentingan rakyat.