Tahapan Coklit di Jombang Sudah Dimulai, Ketua KPU Minta Masyarakat Berpartisipasi Aktif Jelang Pilkada 2024

SketsaNusantara.id - Tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) serentak sejuta untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati sudah dilakukan KPU Jombang sejak 24 Juni 2024 lalu. 

Tahapan ini sendiri akan berlangsung selama satu bulan penuh atau hingga 24 Juli 2024 mendatang. 

Ketua KPU Jombang Ahmad Udi Masjkur yang memantau langsung kegiatan coklit di hari pertama mengungkap proses ini amat penting untuk memastikan data pemilih yang akurat dan valid untuk menyukseskan Pilkada 2024 mendatang. 

Baca Juga: KPU Tuban Usung Si Walan Sebagai Maskot Pilkada 2024, Pohon Legendaris yang Sarat Manfaat dan Harapan

Ketua KPU Jombang mengungkapkan rasa optimisnya bahwa coklit serentak ini akan mencapai target yang telah ditetapkan dan meminta kerja sama seluruh masyarakat untuk menyukseskan tahapan ini. 

"Kami mengajak seluruh warga untuk berpartisipasi aktif dalam proses coklit ini, dengan menerima petugas coklit dan memberikan informasi yang diperlukan," ujarnya dikutip SketsaNusantara.id dari laman kab-jombang.kpu.go.id. 

Selain itu, tahapan yang tak kalah pentingnya yaitu soal pengelolaan anggaran untuk Pilkada 2024 di Kabupaten Jombang. 

Baca Juga: Melirik Kisah Cak Rusban, Inilah Fakta Unik Rusa Bawean yang Jadi Maskot KPU Gresik dalam Pilkada 2024

Untuk melancarkan pengelolaan anggaran Pilkada 2024 di Kabupaten Jombang, rapat koordinasi pun digelar pada Selasa, 9 Juli 0224. 

Tujuan dari rakor ini tak lain untuk memastikan anggaran Pilkada 2024 dapat dikelola dengan baik dan transparan untuk mendukung pelaksanaan Pilkada yang sukses dan bersih.

Dalam rakor ini, KPU Jombang membahas berbagai aspek pengelolaan anggaran, termasuk distribusi dana, pengawasan penggunaan anggaran, dan pelaporan keuangan. 

Baca Juga: Mengenal Si Dura Maskot KPU Lamongan dalam Pilkada 2024, Wujud Representasi Sinergi Budaya Lokal dan Ikon Keragaman

Selain itu, peserta rakor juga diberikan pelatihan mengenai prosedur administrasi dan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran Pilkada.