SketsaNusantara.id - DPRD Jember terus mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan, untuk terus membangun sinergi dengan Regional 5 PT Perkebunan I agar bisa mengentaskan kemiskinan ekstrim.
Pasalnya, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang bermukim di wilayah perkebunan dan sekitarnya, yang masih masuk dalam kategori masyarakat miskin.
Maka dari itu, Komisi C DPRD Jember bersama jajaran direksi PDP Kahyangan melakukan kunjungan kerja ke Regional 5 PT Perkebunan Nusantara I Surabaya.
Ketua Komisi C DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo mengatakan, sampai saat ini banyak sekali masyarakat di wilayah perkebunan Jember masuk kategori miskin.
“Ini menjadi tugas kami bersama pemerintah, agar PDP Kahyangan yang memiliki luasan area hingga 3800 hektar, sekaligus menjadi pemukiman warga yang masuk dalam kategori masyarakat kurang mampu,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu 26 Agustus 2026.
Ardi menjelaskan, pengentasan kemiskinan di wilayah perkebunan harus diintervensi bersama dengan PTPN, pasalnya banyak wilayahnya yang berbatasan dengan milik PDP Kahyangan.
“Konsen kami selain peningkatan pendapatan usaha bagi perusahaan, pekerjaan rumah lainnya yakni soal kolaborasi yang bisa dijajaki bersama antara PDP Kahyangan dan PTPN, agar persoalan kemiskinan bisa terkurangi,” imbuhnya.
Termasuk juga, DPRD Jember meminta kepada Regional 5 PT Perkebunan Nusantara I karena pihaknya, kerap mendapatkan laporan terkait dengan insfrastruktur menuju perkebunan yang masih sulit.
“Hal ini juga menjadi atensi, karena kita mendapatkan banyak laporan terkait akses jalan. Sehingga kami berharap ada intervensi dari PTPN agar membantu hal tersebut, karena nantinya jika ini bisa diperbaiki maka akan memudahkan mobilitas masyarakat,” pungkasnya.
“Buka hanya masyarakat saja, tetapi juga akan berdampak pada sektor pertumbuhan ekonomi juga,” terangnya.
Selain itu, Politisi Gerindra ini juga menekankan agar sinergi yang bisa dibangun antara PDP Kahyangan dengan Regional 5 PT Perkebunan Nusantara I, bisa berfokus pada ketahanan pangan.
Artikel Terkait
DPRD Jember Minta Pemkab Kaji Ulang Pinjaman Rp786,5 Miliar, Widarto: Masih Ada Alternatif Selain Utang
DPRD Jember Fasilitasi Pemulangan Jenazah Warga Nogosari yang Meninggal di Kotabaru Kalimantan Selatan
Fokus Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Fraksi PPP DPRD Jember Restui Rencana Pinjaman Daerah Rp786 Miliar ke PT SMI
Fraksi PKB DPRD Jember Tanggapi Soal Pinjaman Rp786,5 Miliar, Candra: Pastikan Infrastruktur Merata Hingga Desa
Terima Aspirasi Ratusan Kades Soal Pemangkasan DD, Ketua DPRD Jember Halim: Mereka Ingin Pemerataan Infrastruktur
Tolak Pinjaman Rp786 Miliar, Wakil Ketua DPRD Jember Widarto Tunjukkan Rumus APBD 2027 Bebas Utang
Dorong Peningkatan PAD dari Sektor Retribusi Parkir, Komisi C DPRD Jember Targetkan Pendapatan Capai Rp23 Miliar
Terima Satu Unit Mobil Damkar Baru, DPRD Jember Dorong Penambahan Armada Demi Tunjang Pelayanan Masyarakat
Minta Geser Anggaran Program Tak Efektif, Komisi B DPRD Jember Berikan Banyak Catatan Kritis ke Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
Buntut Alokasi Rp2,8 Miliar untuk Stiker Bansos, Fraksi PDIP DPRD Jember Desak Pemkab Lakukan Efisiensi