Pemkab Jember Ajukan Pinjaman Rp786,5 Miliar ke PT SMI, Anggota DPR RI Charles Meikyansah: Langkah Strategis Percepat Pembangunan

SketsaNusantara.id - Pemerintah Kabupaten Jember berencana mengajukan pinjaman dana ke pemerintah pusat sebesar Rp786,5 miliar, melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Rencana ini tertuang dalam rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027. Termasuk juga menggabungkan proyeksi Silpa sebesar Rp200 miliar sehingga totalnya menjadi Rp986,5 miliar.

Angka ini membuat postur belanja daerah di tahun 2027 melonjak menjadi Rp5,5 triliun, sehingga rencana pinjaman tersebut diperuntukan untuk memperbaiki sarana pelayanan publik.

Baca Juga: DPRD Jember Minta Pemkab Kaji Ulang Pinjaman Rp786,5 Miliar, Widarto: Masih Ada Alternatif Selain Utang

Anggota DPR RI Komisi XI Fraksi NasDem Charles Meikyansah mengatakan, rencana yang siambil Pemerintah Kabupaten Jember dengan melakukan pinjaman ini sebagai strategi pembangunan yang strategis.

"Ini langkah strategis ya, karena secara aturan dan dasarnya dari Kementerian Keuangan juga sudah jelas serta diperbolehkan," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin 3 Agustus 2026.

Ia menjelaskan, pinjaman ini tidak seluruh daerah dapat mengajukannya karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya terkait dengan kesehatan fiskal daerah, hingga pendapatan asli daerah (PAD)nya.

Baca Juga: Fraksi Gerindra DPRD Jember Sebut Rencana Pinjaman di RAPBD 2027 Difokuskan untuk Percepatan Pembangunan, Ardi: Demi Kemaslahatan Rakyat

"Jadi peluang ini harus ditangkap dengan baik oleh daerah, karena tidak semua daerah bisa mengajukan pinjaman ini," imbuhnya.

Apalagi, pinjaman daerah ini memiliki tujuan yang strategis dalam melakukan percepatan pembangunan di Kabupaten Jember.

"Dana pinjaman ini bukan untuk kepentingan konsumtif ya, tetapi untuk membangun infrastruktur di Jember. Terutama jalan, irigasi, penyediaan ruangan bagi rumah sakit hingga berbagai kepentingan publik lainnya," paparnya.

Baca Juga: Evaluasi LPP APBD 2025, DPRD Jember Minta Pemkab Segera Tindak Lanjuti Rekomendasi Gubernur dan BPK

"Kondisi ini tidak serta merta dirumuskan begitu saja, tetapi ada perencanaan pembangunan agar cepat merata. Terlebih diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat Jember," tambhanya.

Sebagai informasi, Angka tersebut muncul dalam dokumen rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2027, yang hendak diproyeksikan untuk: