Nama Yasika Aulia Jadi Sorotan Usai Penangkapan Dadan Hindayana, Desakan Audit 41 Dapur MBG Menguat di Media Sosial

SketsaNusantara.id - Penangkapan Dadan Hindayana memicu desakan audit terhadap 41 dapur MBG milik Yasika Group yang dikelola putri pejabat DPRD Sulsel.

Kasus yang menjerat mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, terus menjadi perhatian publik. Setelah penangkapannya oleh Kejaksaan Agung, berbagai aspek terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ikut menjadi sorotan.

Perhatian masyarakat tidak hanya tertuju pada proses hukum yang berjalan. Sejumlah pihak juga mulai mempertanyakan tata kelola program yang selama ini melibatkan berbagai mitra di sejumlah daerah.

Baca Juga: Wacana Baru MBG Berbasis Kantin Sekolah Ramai Dibahas, Disebut Mirip School Meal Jepang dan Bisa Kurangi Anggaran Negara

Di tengah berkembangnya pembahasan tersebut, nama Yasika Aulia Ramadhani ikut menjadi bahan perbincangan. Putri Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Yasir Machmud, itu disebut mengelola puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui Yayasan Yasika Group.

Sorotan terhadap Yasika Aulia mengemuka setelah unggahan akun Instagram @makassar.iinfo pada 7 Juni 2026. Dalam unggahan tersebut disebutkan adanya desakan agar 41 dapur MBG yang berada di bawah pengelolaan Yasika Group turut diperiksa.

Perbincangan mengenai hal itu kemudian berkembang luas di media sosial. Berbagai komentar muncul, terutama setelah kasus yang menyeret mantan petinggi BGN menjadi perhatian nasional.

Baca Juga: 5 Gebrakan Nanik S. Deyang Usai Diangkat Jadi Kepala BGN: Fokus MBG untuk Daerah Terpencil, Manfaatkan Kantin Sekolah hingga Moratorium Dapur Baru

Salah satu pihak yang menyuarakan desakan tersebut adalah aktivis antikorupsi bernama Sholehudin. Ia meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap fasilitas yang dikelola yayasan tersebut.

Menurutnya, audit dan pemeriksaan independen diperlukan untuk memastikan seluruh proses pengelolaan program berjalan sesuai aturan yang berlaku. Langkah tersebut juga dinilai penting untuk menjaga transparansi dalam pelaksanaan program strategis nasional.

"Setelah kasus yang menyeret petinggi BGN terungkap, seluruh mitra yang mengelola program dalam jumlah besar juga perlu diaudit secara terbuka," tegas Sholehudin dalam keterangannya, pada Sabtu, 6 Juni 2026.

Selain audit terhadap operasional program, ia juga menyoroti aspek legalitas. Pemeriksaan terhadap izin dan dokumen pendukung dinilai perlu dilakukan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Desakan tersebut kembali mengingatkan publik pada pernyataan Dadan Hindayana pada tahun 2025. Saat masih menjabat sebagai Kepala BGN, Dadan pernah menanggapi polemik terkait kepemilikan 41 SPPG oleh Yasika Group.

Kala itu, muncul berbagai pertanyaan mengenai jumlah dapur yang dikelola yayasan tersebut. Dadan menjelaskan bahwa pembangunan fasilitas tersebut dilakukan menggunakan investasi pihak pengelola, bukan dana yang berasal dari anggaran negara.