Reaksi Tak Terduga Purbaya, Menkeu RI Akui Tak Tahu Presiden Pakai Dana APBN untuk Beli Hewan Qurban, Publik Soroti Buruknya Komunikasi Pemerintah

Sebagian netizen bahkan mengaitkan kejadian ini dengan polemik sebelumnya terkait penggunaan APBN dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Purbaya juga mengaku tidak mengetahui beberapa rincian pengeluaran tertentu karena diduga merupakan kewenangan Menteri Keuangan sebelumnya.

"Dulu juga soal motor buat SPPG MBG Pak Purbaya nggak tahu karena katanya di-acc Bu Sri Mulyani. Jadi ini memang bisa ya Presiden ambil duit langsung dari APBN tanpa koordinasi sama Menkeu? Kedengarannya konyol tapi benar-benar terjadi," sindir netizen lainnya.

Baca Juga: Purbaya Yudhi Sadewa Kaget Isu Pengadaan Puluhan Ribu Motor Listrik SPPG: Sudah Beli?

Di sisi lain, pihak Istana sebelumnya telah memberikan klarifikasi bahwa dana pengadaan sapi kurban tersebut berasal dari program bantuan kemasyarakatan Presiden yang memang telah dianggarkan dalam APBN dan rutin dijalankan setiap tahun.

Pemerintah juga menegaskan bahwa program tersebut merupakan bentuk kehadiran negara untuk membantu masyarakat merayakan Idul Adha, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan.

Istana juga menekankan bahwa, Presiden Prabowo secara personal tetap menunaikan ibadah kurban atas nama pribadi dengan dana sendiri dan tidak menggunakan dana Banpres.

Meski demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredam kritik publik. Banyak masyarakat menilai polemik ini bukan hanya soal penggunaan APBN, tetapi juga menyangkut transparansi, komunikasi antarpejabat negara, hingga etika penggunaan uang publik di tengah carut marut kondisi ekonomi Indonesia saat ini.

Baca Juga: Banjir Kritik, Ustadz Putra Pradipta Sentil Prabowo yang Dianggap Tidak Etis Gunakan dana APBN untuk Berkurban, Salsa Erwina Singgung Ketidakadilan

Apalagi, penggunaan anggaran negara hingga ratusan miliar rupiah untuk pengadaan hewan kurban dinilai sebagian pihak kurang sensitif terhadap berbagai persoalan lain yang masih dihadapi masyarakat, mulai dari PHK, pelemahan nilai rupiah, hingga kebutuhan bantuan sosial yang dianggap lebih mendesak.

Polemik tersebut pun kembali memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat mengenai bagaimana mekanisme pengambilan keputusan anggaran negara dijalankan di era pemerintahan saat ini.***