Segini Kekayaan Gubernur Kaltim yang Tuai Kritik Gegara Anggaran Mobil Dinas 8,5 M, Banyaknya Utang Rudy Mas'ud di LHKPN Jadi Gunjingan

SketsaNusantara.id - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud mendadak ramai diperbincangkan publik setelah mengalokasikan anggaran 8,5 M untuk pengadaan mobil dinas baru.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) menyatakan bahwa pengadaan mobil dinas baru dilakukan sesuai aturan dan kebutuhan jabatan, serta bertujuan untuk mempermudah mobilitas di wilayah yang memiliki kondisi geografis ekstrem dan berat.

Anggaran Rp 8,5 miliar rencananya digunakan untuk membeli mobil SUV hybrid dengan spesifikasi mesin 3.000 cc yang dinilai mampu menjangkau medan yang sulit serta mendukung efektivitas kerja pimpinan daerah.

Baca Juga: Profil Rudy Mas’ud, Gubernur Kalimantan Timur yang Disorot Gara-gara Mobil Dinas Rp8,5 Miliar, dari Partai Apa?

Meski begitu, besarnya anggaran 8,5 M untuk pengadaan mobil dinas baru ini menuai kritik dari masyarakat. Banyak yang menyayangkan anggaran sebanyak itu tidak dipertimbangkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Tak sedikit pula yang mengkritik soal anggaran yang seolah diproritaskan untuk mobil baru para pejabat, tetapi tidak memperhatikan perbaikan jalan untuk mempermudah mobilitas masyarakat Kaltim.

Terkait hal ini, Rudy menjelaskan bahwa dirinya sampai sekarang belum menerima mobil dinas operasional di Kaltim, dan selama ini masih menggunakan kendaraan pribadi saat bertugas di daerah.

Baca Juga: Fantastis! Segini Jumlah Kekayaan Juda Agung yang Dilantik jadi Wamenkeu Dampingi Purbaya, Hartanya Terus Naik Sejak Jadi Deputi Gubernur BI

Dalam pernyataannya, Rudy juga mengatakan bahwa kendaraan dinas yang direncanakan sudah tersedia di Jakarta untuk mendukung agenda nasional dan internasional.

Gubernur Kaltim juga ingin menjaga citra atau "marwah" Kalimantan Timur sebagai wilayah yang menjadi penyangga dan bagian dari Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pengadaan anggaran mobil dinas untuk Pemprov Kaltim ini menuai polemik di tengah wacana efisiensi anggaran yang menuai sorotan tajam dari sejumlah pihak.

Publik mempertanyakan prioritas belanja daerah di kondisi fiskal dan menuntut untuk berhemat serta mengalokasikan anggaran dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

Baca Juga: Bakal Jadi Menteri Apa? Widiyanti Putri Wardhana, Pengusaha Perkebunan di Kaltim Hanya Melempar Senyum Usai Dipanggil Prabowo

Meski demikian, Gubernur Rudy Mas'ud menegaskan bahwa keputusan ini sudah mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan berpegang pada prinsip nilai guna serta kebutuhan fungsional kendaraan untuk tugas kedinasan Pemprov Kaltim.