Polemik Kian Panas, Netizen Desak Otoritas Inggris Tinjau Ulang Kewarganegaraan Anak Alumni LPDP Dwi Sasetyaningtyas

SketsaNusantara.id - Kontroversi yang menyeret nama Dwi Sasetyaningtyas, alumni beasiswa LPDP sekaligus pendiri Sustaination, memasuki babak baru.

Setelah kritik tajam mengenai etika nasionalisme, kini jagat maya diramaikan dengan gerakan netizen terhadap pemerintah Inggris.

Netizen mendesak pihak otoritas Inggris untuk meninjau kembali atau membatalkan status kewarganegaraan yang diberikan kepada anak kedua Tyas.

Baca Juga: Siapa Dwi Sasetyaningtyas? Disebut Netizen Sebagai 'Lintah Pajak', Penerima Beasiswa LPDP Ini Akhirnya Minta Maaf

"Tugas baru INETZ. Stlh Sukses Rontokkan Ekonomi Pariwisata Korea. Sekarang Golkan untuk Pemerintahan Inggris MEMBATALKAN Status Passport anak si MUNAFIK TA*K ini. Dia dan lakinya udah dibiayain Negara untuk sekolah. Dia pulak yang Frustasi! LPDP JALUH ORANG DALAM AJA BACOTMU SOMBONG," tulis akun X @Dyananjani89.

Rupanya cuitan desakan agar otoritas Inggris membatalkan status kewarganegaraan anak kedua Dwi Sasetyaningtyas mendapatkan cukup banyak respon dari warga X.

"Enak aja dikuliahin gratis sampe biaya hidup dibiayain pake duit negara dan rakyat, tapi dia sendiri membenci indentitas kebangsaan negaranya sendiri. Ngga sudi aku duit pajak yg tiap tahun ku bayar utk nyekolahin pengkh*anat kayak gini," tulis @pan***.

Baca Juga: Melaney Ricardo Singgung Isu WNA dan WNI yang Kini Viral di Medsos, Ungkap Pengalaman Pribadi Hingga Tekankan Hal Ini

Kemarahan netizen dipicu oleh unggahan Tyas yang dianggap merendahkan paspor Indonesia dengan kalimat, 'Cukup aku saja yang WNI, anak-anakku jangan'. 

Unggahan tersebut viral dan memicu sentimen negatif, terutama karena pendidikan Tyas di Belanda sebelumnya didanai penuh oleh pajak masyarakat Indonesia melalui skema LPDP.

Netizen di platform X dan Instagram mulai menandai akun resmi Home Office (Kementerian Dalam Negeri Inggris) dan UK Visas and Immigration. 

Baca Juga: Prabowo Subianto Minta Menkeu Purbaya Alokasikan Sebagian Uang Sitaan Korupsi CPO Rp13 Triliun untuk Beasiswa LPDP

Mereka menyuarakan keberatan dengan berbagai argumen, antara lain ketidakjujuran niat, beberapa netizen menuding adanya pemanfaatan celah hukum untuk mendapatkan status warga negara bagi anak, sementara orang tuanya terikat kewajiban pengabdian kepada negara asal.

Netizen berargumen bahwa fasilitas yang didapat dari dana publik Indonesia tidak seharusnya digunakan sebagai batu loncatan untuk "meninggalkan" identitas nasional demi paspor negara lain.