Gercep! Gus Fawait Siapkan Strategi Baru Percepatan Pemulihan Pasca Banjir Jember

SketsaNusantara.id – Menghadapi dampak banjir yang melanda sejumlah wilayah di Jember, Bupati Jember, Gus Fawait, menginisiasi pendekatan inovatif melalui strategi Kerja Senyap. 

Alih-alih menonjolkan publikasi masif, Gus Fawait memilih fokus pada penguatan koordinasi lintas sektoral untuk memastikan infrastruktur publik segera diperbaiki.

​Hasil nyata dari gaya kepemimpinan ini terlihat pada Minggu 15 Februari 2026. Tim teknis dari Dinas PU Bina Marga dan BPBD Provinsi Jawa Timur bakal terjun ke lokasi bencana.

Baca Juga: Jember Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Bandang hingga 26 Februari 2026

Kunjungan lapangan ini merupakan respons cepat Gubernur Khofifah Indar Parawansa atas komunikasi personal dan silaturahmi yang dibangun Gus Fawait dalam waktu singkat.

​Beberapa langkah krusial yang diambil Bupati Jember dalam penanganan bencana adalah sebagai berikut.

Pertama, melakukan lobi langsung ke Pemerintah Provinsi Jatim untuk perbaikan jembatan rusak dan jalan provinsi di wilayah Gumukmas, Kencong, hingga Jombang.

Baca Juga: Banjir masih Rendam Puluhan Rumah Warga di Desa Mayangan Gumukmas, BPBD Jember Salurkan Bantuan

Kedua, menetapkan status tanggap darurat guna mempermudah akses sumber daya dan menyinkronkan kerja BPBD, Dinsos, relawan, hingga perangkat kecamatan.

Ketiga, mengurangi narasi bencana di media untuk menjaga mentalitas warga tetap tenang, sembari mengoptimalkan penyelesaian teknis di lapangan.

​Kepala Diskominfo Jember, Regar Jeane, menegaskan bahwa Bupati sengaja meminimalkan eksposur diri agar seluruh energi birokrasi tercurah pada penanganan teknis. 

Baca Juga: Tanamkan Budaya Siaga, Puluhan Siswa SDN Sidomulyo 03 Geruduk Kantor BPBD Jember

"Fokus bupati adalah hasil yang dirasakan langsung, bukan sekadar publikasi. Kehadiran tim provinsi hari ini adalah bukti efektivitas komunikasi tersebut," jelas Regar.

​Peninjauan infrastruktur hari ini diprioritaskan pada jembatan-jembatan vital yang terputus serta akses jalan raya yang selama ini dikeluhkan warga namun terkendala kewenangan administrasi provinsi.***