Ramai Teror ke Influencer Usai Kritik Bencana Sumatera, Menteri HAM Tegaskan Negara Bukan Pelaku

SketsaNusantara.id - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyoroti maraknya teror terhadap aktivis dan pemengaruh. Teror tersebut muncul setelah kritik terhadap penanganan banjir bandang dan longsor di Sumatera.

Peristiwa itu terjadi pascabencana yang melanda wilayah utara Sumatera pada akhir November 2025.

Pigai meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut. Dia menegaskan pentingnya mengungkap pelaku dan motif di balik teror.

Baca Juga: Natalius Pigai Banjir Hujatan Pasca Tanggapi Kritik Dino Patti Jalal untuk Menlu Sugiono, Netizen: Menteri HAM Kesannya...

Pemerintah, menurutnya, tidak boleh membiarkan ancaman terhadap kebebasan berpendapat terus terjadi.

“Terkait maraknya teror yang menimpa influencer, saya minta kepada aparat kepolisian untuk mengusut secara tuntas agar diketahui apa motif dan siapa pelakunya,” kata Pigai, Jumat 2 Januari 2025.

Pigai menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang menyampaikan kritik. Termasuk di dalamnya para pemengaruh media sosial. Kritik tersebut merupakan bagian dari hak kebebasan berpendapat yang dijamin dalam sistem demokrasi.

Dia menjelaskan saat ini masyarakat menikmati ruang demokrasi yang luas. Setiap orang bebas menyampaikan pikiran dan perasaan.

Baca Juga: Mengapa Natalius Pigai Tidak Masuk Daftar Reshuffle? Ini Penjelasan Kinerja, Penghargaan, dan Alasan Ia Tetap Dipertahankan Prabowo

Negara, menurut Pigai, tidak berada pada posisi menghalangi kebebasan tersebut.

Namun Pigai mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan kritik. Dalam praktiknya, kritik kerap bergeser menjadi serangan terhadap kehormatan individu atau institusi. Situasi tersebut berpotensi dimanfaatkan pihak tertentu untuk kepentingan pribadi.

Pigai menyebut ada kemungkinan narasi kritik digunakan untuk membangun citra korban.

Praktik tersebut dapat bertujuan menaikkan jumlah pengikut dan pelanggan media sosial. Dampaknya, muncul gangguan kehormatan dalam relasi sosial.

Dia juga mengingatkan agar kritik tidak langsung membingkai pemerintah sebagai pelaku.