Dekatkan Pelayanan, Pemkab Jember Akselerasi Penuntasan 66 Ribu KTP di Umbulsari

SketsaNusantara.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember terus berupaya menghapus sekat antara birokrasi dan rakyat melalui inisiatif Gus’e Menyapa.

Dalam agenda terbaru di Kecamatan Umbulsari, Bupati Jember, Gus Fawait, menegaskan komitmennya untuk memastikan pemerataan informasi dan akses pelayanan publik menjangkau hingga pelosok desa.

Rangkaian kegiatan di Umbulsari berlangsung meriah dengan melibatkan ribuan warga. Berbagai agenda digelar, mulai jalan sehat di Desa Paleran, dialog bersama tokoh tani di Tanjungsari, hingga Apel Shalawat Kebangsaan di Gunungsari.

Baca Juga: Banjir Genangi Rumah Warga, Bupati Jember Gus Fawait: Developer Perumahan di Pinggir Sungai Akan Dipanggil

Tak hanya itu, Gus Fawait juga menemui kader posyandu serta menutup rangkaian kegiatan dengan Sholawat Kampoeng.

Salah satu sorotan utama dalam kunjungan tersebut adalah penanganan masalah administrasi kependudukan. Diketahui, sejak periode 2019 hingga 2025, terdapat sekitar 66 ribu warga Jember yang belum memegang fisik KTP-el akibat keterbatasan stok blangko dari pemerintah pusat.

Menanggapi persoalan menahun ini, Gus Fawait membawa kabar baik bagi masyarakat. Pemkab Jember telah mengamankan stok 66 ribu blangko KTP yang ditargetkan tuntas didistribusikan pada akhir Desember ini.

Baca Juga: Pemkab Jember Bangun Food Street untuk PKL dan UMKM, Komisi B DPRD Ingatkan Banyak Aspek Penting

"Kami tidak ingin ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan hak dasarnya sebagai warga negara. Target kami, sebelum tahun berganti, krisis fisik KTP ini harus selesai," tegas Gus Fawait.

Selain ketersediaan blangko, Pemkab Jember juga melakukan terobosan dengan menghadirkan alat cetak KTP di setiap kantor kecamatan.

Langkah ini diambil agar warga di wilayah pinggiran tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke pusat kota hanya untuk urusan administrasi.

Baca Juga: Kisah Haru Penjual Es Krim Disabilitas di Jember, Dagangannya Ludes Diborong Bupati Gus Fawait

Menurut Gus Fawait, turun langsung ke lapangan adalah metode paling efektif untuk menjaring aspirasi. Ia menekankan bahwa sosialisasi program kerja kini dilakukan secara masif melalui berbagai lini, baik digital maupun tatap muka, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Pemimpin harus hadir di tengah rakyat untuk mendengar langsung apa yang menjadi keluhan mereka. Inilah esensi dari keterbukaan informasi dan pelayanan publik yang inklusif," pungkasnya.***