Mahfud MD Bicara Blak-blakan soal Bencana Sumatera, Kerusakan Hutan, hingga Dugaan Kolusi Perizinan yang Dinilai Memicu Longsor dan Banjir

SketsaNusantara.id - Rangkaian bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah Sumatera dalam beberapa minggu terakhir menarik perhatian banyak pihak.

Kejadian banjir dan longsor di berbagai wilayah memunculkan pertanyaan mengenai penyebab dan faktor pemicunya.

Situasi ini juga menimbulkan pembahasan mengenai pengelolaan lingkungan serta kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan alam.

Baca Juga: PT Toba Pulp Lestari Bergerak di Bidang Apa? Inilah Profil Perusahaan yang Dituduh sebagai Penyebab Banjir di Sumatra Utara

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, memberikan tanggapan melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya pada Selasa, 2 Desember 2025.

Dalam video itu, ia membahas penyebab kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan bencana. Penjelasannya menyoroti sejumlah faktor yang dinilai berperan dalam memperburuk kondisi di lapangan.

Mahfud menyampaikan bahwa kerusakan lingkungan tidak hanya terjadi karena faktor alami. Ia menyebut aktivitas manusia dan kebijakan yang belum tepat sebagai bagian dari persoalan.

Baca Juga: PT Toba Pulp Lestari Milik Siapa? Inilah Profil Perusahaan yang Diduga Biang Keladi Banjir Sumatra, Lengkap Statusnya saat Ini

Dalam tayangan itu, Mahfud berkata, “Saya harus katakan ini (bencana) kerusakan hutan karena ulah manusia dan bisa jadi juga kebijakan negara yang kurang cermat sehingga menimbulkan bencana yang seperti ini.” Pernyataan tersebut merujuk pada pandangannya mengenai kondisi lingkungan yang rentan.

Ia kemudian membahas soal perizinan tambang dan pengelolaan hutan. Menurutnya, indikasi praktik kolusi dalam proses perizinan dapat memperburuk kerusakan lingkungan.

Mahfud menilai bahwa pola ini berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang. Situasi tersebut disebut dapat berpengaruh pada daya dukung lingkungan dan memicu bencana seperti banjir maupun longsor.

Mahfud juga menyampaikan imbauan kepada pihak terkait agar menghindari praktik yang merugikan masyarakat. Ia meminta agar proses perizinan dilakukan secara hati-hati.

Dalam tayangan itu, ia menegaskan, “Kalau pernah ada dan masih ada, berhentilah main mata, memberi-memberi izin yang membahayakan rakyat, terutama hutan dan lahan-lahan tambang dan sebagainya.” Kalimat itu merujuk pada sikapnya terhadap potensi penyimpangan izin.