Babak Baru Polemik Lahan Pemandian Patemon Tanggul Jember, Kuasa Hukum Ahli Waris: Sudan Ada Titik Temu

SketsaNusantara.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember meminta kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), untuk mempercepat proses sengketa lahan pemandian Patemon Kecamatan Tanggul.

Sebab, sebelumnya Komisi C DPRD Jember telah melakukan peninjauan langsung lokasi pemandian Patemon, untuk memastikan keabsahan kepemilikan lahan tersebut.

Dari hasil sidak beberapa bulan lalu, diketahui bahwa data kepemilikan lahan secara resmi bisa ditunjukan oleh pihak ahli waris.

Baca Juga: PPPK Paruh Waktu Minta Kepastian Status, Ini Kata DPRD Jember

Kuasa hukum ahli waris Renal Shendra Hermawan mengatakan, setelah melihat lokasi secara langsung makna menunggu rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD Jember.

"Kami diundang kembali dalam RDP untuk memastikan kelanjutan dari tuntutan dari ahli waris kami, soal lahan Patemon ini," ujarnya saat dikonfirmasi usai RDP, Jumat 14 November 2025.

Keinginan dari pihak ahli waris menurutnya, harus ada nilai ganti rugi yang diberikan kepada ahli waris selama wisata Patemon ini digunakan sebagai aset Pemkab Jember.

Baca Juga: RAPBD 2026 Turun Rp341 Miliar, DPRD Jember Minta Pelayanan Publik Tak Terhenti

"Jadi memang terkait dengan nilai ganti rugi objek ini, kami masih melakukan appraisal sehingga mengetahui berapa jumlahnya nanti," imbuhnya.

Pihaknya, juga diminta untuk mempersiapkan berbagai dokumen kebutuhan yang digunakan untuk menunjukan status tanah yang diakui sebagai aset milik Pemerintah Daerah.

"Yang jelas sekarang ada titik temu, terutama terkait anggaran biaya penggantinya. Tetapi kami haris menyiapkan berkas atau dokumen dari para ahli waris ini," sambungnya.

Baca Juga: Program Gerobak Cinta Strategi Pengentasan Kemiskinan dan Dongkrak Ekonomi Lokal, Fraksi Gerindra DPRD Jember Kawal Implementasinya

Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Jember Edi Cahyo Purnomo menyampaikan bahwa RDP ini sudah kedua kalinya dilakukan pertemuan dan masih belum ada langkah tindaklanjutnya.

"Maka kami meminta kepada BPKAD untuk segera menindaklanjuti hal tersebut," paparnya.