Dana Transfer Pusat ke Daerah Berkurang, Pemkab Jember: APBD 2026 Difokuskan ke Program Prioritas

SketsaNusantara.id - Pemerintah Kabupaten Jember mengalami pengurangan dana transfer dari pusat, namun masih optimis pemerintahan berjalan dengan baik.

Hal ini disampaikan oleh Bupati Jember Muhammad Fawait, dalam penyampaian nota pengantar rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) tahun 2026, di DPRD Jember, Selasa 11 November 2025.

Dalam RAPDB 2026 ini ada beberapa penyesuaian yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember, mulai berkurangnya dana transfer ke daerah sebesar Rp270 miliar dan pengurangan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp75 miliar.

Baca Juga: Jamin Kesejahteraan Masyarakat dari Berbagai Lini, Pemkab Jember Juga Pastikan Pelayanan Kesehatan dan Infrastruktur Jalan

Dengan kondisi tersebut Bupati Jember Gus Fawait mengatakan, masih terus optimis bisa menjalankan program prioritas sebagai mana yang sudah dirancang.

"Kami optimis bersama dengan DPRD Jember, untuk memastikan pengentasan kemiskinan dan memberikan perlindungan sosial. Memperbaiki infrastruktur hingga percepatan pertumbuhan ekonomi kerayatan serta penguatan ketahanan pangan," ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya mengungkapkan jika akan terus bersinergi dengan pemerintah provinsi Jawa Timur dan pusat untuk bisa mendapatkan berbagai program.

Baca Juga: Audiensi dengan Gapoktan di Jombang, Pemkab Jember Tegaskan Komitmen pada Sektor Pertanian

"Dengan adanya pengurangan dana transfer ini kami berjuang terus, untuk mengakses bantuan dari pemerintah pusat," imbuhnya.

"Ini sebagai langkah strategis untuk menutupi pengurangan anggaran yang turun ke daerah, yang mencapai Rp331 miliar," paparnya.

Gus Fawait menjelaskan, dari hasil pertemuan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jember ada beberapa poin penting yang dibahas.

Baca Juga: 3 Program Prioritas Jember di Tahun 2025, Pemkab Jember Sasar Pendidikan Infrastruktur hingga Siapkan Banyak Event

"Salah satunya nanti akan ada pengurangan anggaran di masing-masing OPD hampir 30 persen," ungkapnya.

Meskipun begitu, pihaknya masih optimis berbagai program kemasyarakatan akan menjadi prioritas pembangunan di tahun 2026 mendatang.