Program Makan Bergizi Gratis Diterpa Kasus Keracunan, Luhut Tolak Hentikan

SketsaNusantara.id - Sejak pertama kali diluncurkan pada 6 Januari 2025, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan besar publik.

Dengan target 82,9 juta penerima manfaat pada tahun ini serta anggaran mencapai triliunan rupiah, program tersebut menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.

Namun, sejumlah kasus keracunan yang terjadi di beberapa daerah, bahkan ada yang ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB), memunculkan desakan agar program ini dihentikan.

Baca Juga: Gonta-ganti Sikap BGN soal UPF di Program MBG: DPR Soroti Surat Resmi, Ahli Gizi Tegaskan Bahaya Spaghetti dan Burger

Meski banyak suara penolakan, pemerintah menegaskan MBG akan tetap berjalan. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai program ini penting dan perlu waktu untuk penyempurnaan.

“Ya nggak usah dihentikan, kita lihatnya bagus kok, apanya yang dihentikan, kan memulainya ini yang jadi masalah. Kita kadang-kadang tuh pengin cepat buahnya seperti gigit cabai langsung pedes, ya nggak bisa gitu,” ujar Luhut usai bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Jakarta, Jumat 3 Oktober 2025.

Luhut menambahkan bahwa kekurangan dalam pelaksanaan harus menjadi bahan perbaikan, bukan alasan untuk menghentikan program. Ia menyebut pemerintah prihatin dengan kasus keracunan, tetapi menekankan bahwa langkah perbaikan sudah dilakukan.

Baca Juga: Demi Cegah Keracunan MBG, Ini 7 Langkah Pemkot Yogyakarta Kawal Program Makan Bergizi Gratis untuk Siswa Sekolah

“Yang penting prosesnya kita lihat bagus, jalan, kalau kurang di sana-sini ya kita perbaikin, jangan juga terus pesimis kalau ada kurang,” imbuhnya.

Di sisi lain, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah melakukan evaluasi total terhadap MBG.

Ia menekankan pentingnya memperkuat regulasi agar program bisa dijalankan dengan baik.

“Terkait dengan MBG tentu saja karena ini kepentingannya untuk anak-anak generasi penerus bangsa, bahkan Bapak Presiden pun sudah menyampaikan bahwa ini satu program yang sangat penting bagaimana kemudian meningkatkan gizi seluruh anak Indonesia,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Kamis 2 Oktober 2025.

Puan menjelaskan bahwa DPR telah meminta pemerintah menyiapkan payung hukum berupa Perpres agar pelaksanaan MBG lebih terarah. Menurutnya, hal ini akan memastikan semua kementerian dan lembaga terkait terlibat secara optimal dalam mendukung keberlanjutan program.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, memastikan pihaknya tetap melaksanakan MBG sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan adanya instruksi percepatan agar manfaat program segera dirasakan masyarakat. “Terkait dengan kegiatan MBG, saya tetap diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan percepatan-percepatan karena banyak anak, banyak orangtua yang menantikan kapan menerima makan bergizi gratis,” kata Dadan di Jakarta, Kamis 2 Oktober 2025.