SketsaNusantara.id - Ustadz Das'ad Latif ikut bersuara tanggapi desakan pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI yang belakangan ramai diperbincangkan.
Belakangan ini, pemerintah ramai jadi sorotan publik di tengah kontroversi tunjangan DPR RI (selain gaji pokok) yang jumlahnya dinilai fantastis hingga mencapai puluhan juta rupiah.
Setiap anggota dewan dikabarkan mendapat tunjangan beras Rp12 juta hingga tunjangan rumah sebesar Rp50 juta tiap bulannya.
Tunjangan DPR RI sebesar itu memicu gelombang protes dari masyarakat. Publik menilai para anggota dewan tidak peka dengan kondisi ekonomi masyarakat yang makin sulit, wakil rakyat justru menikmati fasilitas berlebih dari negara yang anggarannya diambil dari pajak yang dibayar oleh rakyat.
Ribuan warga pun ramai menggelar aksi demonstrasi dan berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada hari Senin, 25 Agustus 2025, menuntut agar DPR RI dibubarkan.
Terkait hal ini, Ustadz Das'ad Latif menyampaikan pandangan berbeda. Ia tidak menyetujui pembubaran DPR RI sekaligus menawarkan solusi terkait cara memilih anggota dewan.
"DPR (legislatif) sebagai lembaga instrumen negara tidak bisa dibubarkan. Membubarkannya sama halnya dengan membubarkan negara," tulis Ustadz Das'ad Latif dikutip SketsaNusantara.id dari unggahan di Instagram @dasadlatif1212.
"Yang bisa dilakukan adalah selektif dan cerdas memilih anggota DPR. Pilcaleg berikut, jangan memilih yang menyogok (dengan uang) melainkan pilihlah yangg amanah dan berpihak kepada kepentingan rakyat," tuturnya.
Unggahan Ustadz Das'ad Latif mengundang beragam komentar dari warganet. Salah satunya Ipda Purnomo, sosok yang dikenal "polisi baik" yang ikut menyinggung soal anggota DPR yang tak amanah menjalankan tugas sebagai perwakilan rakyat.
Baca Juga: Heboh Tunjangan DPR Hingga Rp 50 Juta Per Bulan, Wakil Ketua DPR RI Berikan Klarifikasi
"Banyak (anggota DPR) yang bisa mengaji bahkan saat dilantik disumpah pakai kitab suci sesuai agama masing masing," tulisnya melalui akun Instagram @purnomopolisibaik dalam kolom komentar.
"Namun, tidak ada yang takut dengan uang Haram, yang penting banyak uang. MIRIS. mohon maaf jika salah berkomentar," pungkasnya.
Artikel Terkait
Kasus Korupsi Kuota Haji Naik Penyidikan, KPK Cegah Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas ke Luar Negeri
Ibadah Haji Jadi Ladang Korupsi? Dugaan Penyelewengan Kuota Haji 20 Ribu Jemaah Disebut Bernilai Rp 1 Triliun
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir Blunder Soal Hitungan Sewa Rumah dan Tunjangan, Netizen: Gini Cara Ngitung Pejabat Kalau Mau Korupsi…
Follow the Money? Juru Bicara KPK Ungkap Peranan Lisa Mariana hingga Turut Terseret Kasus Dugaan Korupsi BJB Ridwan Kamil
Soroti Kebijakan Pajak di Indonesia, Anies Baswedan Singgung Pihak yang Hindari Pajak hingga Beri 3 Solusi
Suarakan Aspirasinya Soal Isu Dugaan Korupsi Sosperda, Warga Jember Datangi DPRD dan Kejari