Skandal BLBI dan BCA Gate Kembali Disorot, Sasmito Hadinagoro Ungkap Kerugian Negara Ratusan Triliun dan Tantang Pemerintah Bertindak

SketsaNusantara.id - Skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kembali menjadi sorotan publik.

Perhatian itu mengemuka dalam diskusi bertajuk “Pencegahan Budaya Korupsi Keuangan Negara yang Merajalela Setelah NKRI 80 Tahun Merdeka” yang berlangsung di Kampus Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST), Yogyakarta, Selasa 19 Agustus 2025.

Acara tersebut menghadirkan ekonom senior Prof. Dr. Sri-Edi Swasono dan Ketua Lembaga Pengkajian Ekonomi Keuangan Negara (LPEKN), H.M. Sasmito Hadinagoro.

Baca Juga: Geger! ATM BCA di Minimarket Sawangan Depok Dibobol Dini Hari, Tabung Oksigen Berserakan di Lantai: Netizen Soroti Krisis PHK

Forum itu diikuti oleh rektor, akademisi, dan mahasiswa yang antusias mendengarkan kritik keras terhadap pengelolaan keuangan negara, terutama terkait BLBI dan kasus penjualan saham Bank Central Asia (BCA).

Dalam pemaparannya, Sasmito mendesak pemerintah untuk menghentikan kebijakan subsidi yang dinilai merugikan rakyat.

Ia menyoroti praktik subsidi bunga rekap kepada bank besar, termasuk BCA.

Baca Juga: Komdigi Bakal Blokir Ratusan Rekening yang Dipakai Aktivitas Judol, Meutya Hafid Sebut BCA Paling Banyak Dipakai

“Stop pemberian subsidi bunga rekap dari APBN. Itu semua berasal dari pajak rakyat yang sudah ngos-ngosan. Pemerintah harus punya political will untuk tidak lagi menghidupi bankir bandit,” tegasnya.

Selain itu, Sasmito mengungkapkan pandangan kritis mengenai penjualan saham BCA pada era Presiden Megawati.

Menurutnya, transaksi tersebut sarat rekayasa dan mengakibatkan kerugian besar bagi negara. Ia menilai, 51 persen saham BCA yang dijual hanya ditebus sekitar Rp5 triliun, padahal nilai aset bank itu ditaksir lebih dari Rp200 triliun.

“Nilai BCA itu lebih dari Rp200 triliun, tapi dijual hanya Rp5 triliun. Itu sama saja gratis,” ujarnya.

Sasmito juga menyinggung dugaan adanya rekayasa dalam proses akuisisi saham BCA.

Ia menyebut keberadaan perusahaan cangkang Farallon dan praktik akuntansi tertentu yang berpotensi merugikan keuangan negara.