Kenaikan PBB 250 Persen di Pati Picu Demo Besar, Ferry Irwandi Serukan Pejabat Tak Arogan terhadap Masyarakat

Ia menegaskan bahwa di era sekarang, masyarakat sudah lebih pintar, sadar haknya, dan mengetahui posisinya. Pendekatan feodal tidak lagi bisa diterapkan.

Baca Juga: Kericuhan Warnai Demo Pati 13 Agustus, Kapolresta Pati Singgung Kehadiran Brimob, Kombes Pol Jaka Wahyu: Bukan untuk Menekan

"Lu kalau jadi pejabat publik, pro pemerintah atau pegawai, kurang-kurangi buat arogan dan nantangin masyarakat," tegas Ferry.

Isu ini mendapat perhatian luas di Instagram, di mana banyak warganet memberikan komentar keras dan dukungan terhadap aksi warga Pati.

"Siapa sangka, tahun lalu Pati jadi sorotan karena kelakuan masyarakatnya terhadap pengusaha jasa rental mobil, sekarang jadi titik sentral perjuangan rakyat melawan pemerintah," tulis @jambu_fukuyama.

Baca Juga: Sempat Dikabarkan Meninggal, Jurnalis yang Meliput Demo Pati 13 Agustus Dievakuasi ke RSUD Suwondo, Begini Kondisinya

"Dipati 250% didemo, di daerah lain bahkan naik 300-400% warganya pada belum sadar," komentar @balqiebooms.

"Kita semua belajar dari Pati, bahwa saat ini untuk demo bila hanya mahasiswa saja kurang begitu didengar," kata @dika_chaniagos.

"Hmmm curiga Pati ini sebagai ladang coba-coba pemerintah…," ungkap @ikri_rmd.

"Jangan kan bupati, presiden pun dalam sejarah pernah ditumbangkan oleh rakyat," ujar @hayattimberlake.

Banyak warganet juga mengungkapkan rasa kaget karena isu ini bisa viral secara nasional, salah satunya @timotius.michael yang menulis, “Gw warga Pati, sangat kaget pas viral ini.”

Baca Juga: Sempat Dikabarkan Meninggal, Jurnalis yang Meliput Demo Pati 13 Agustus Dievakuasi ke RSUD Suwondo, Begini Kondisinya

Kasus ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia bahwa kebijakan publik, khususnya yang menyangkut beban keuangan rakyat, harus disampaikan dengan transparan dan rasional. Selain itu, komunikasi yang baik dengan masyarakat menjadi kunci untuk mencegah gejolak sosial.

Sebagaimana disampaikan Ferry Irwandi, "Kebijakan tidak populer selama rasionalitasnya ada dan penyampaiannya bagus harusnya gak bikin dampak semasif ini."

Meski kebijakan kenaikan NJOP di Pati telah dibatalkan, peristiwa ini menjadi momentum refleksi baik bagi masyarakat maupun pejabat publik. Masyarakat belajar untuk bersuara dan menuntut haknya, sementara pemerintah diingatkan untuk lebih bijak dan rendah hati dalam mengambil keputusan yang berdampak pada rakyat.***