Nadiem Diperiksa KPK soal Proyek Google Cloud Rp400 M per Tahun, Ini Kata Eks Mendikbud Usai Keluar dari Ruang Pemeriksaan

SketsaNusantara.id - Proyek pengadaan layanan Google Cloud di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) kini tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kasus ini menyeret sejumlah nama penting, termasuk mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Ia dipanggil KPK untuk memberikan keterangan, Kamis 7 Agustus 2025.

Proyek pengadaan layanan cloud ini bernilai sangat besar, yakni mencapai Rp400 miliar setiap tahun. Dalam proses penyelidikan, KPK menduga ada praktik koruptif dalam proyek tersebut.

Baca Juga: Ini Alasan Kejagung Belum Menetapkan Nadiem Makarim Sebagai Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Chromebook

Kecurigaan muncul sejak masa pandemi Covid-19, terutama terkait harga sewa layanan digital yang digunakan Kemendikbudristek saat itu.

Nadiem Makarim datang ke gedung KPK untuk diperiksa penyidik sebagai bagian dari pendalaman kasus tersebut.

Setelah menjalani pemeriksaan, ia hanya memberikan pernyataan singkat kepada media.

Baca Juga: Fantastis! Kekayaan Jurist Tan, Eks Stafsus Nadiem Makarim Tersangka Kasus Korupsi Laptop Chromebook, 90 Persen Hartanya Berbentuk...

"Alhamdulillah sudah selesai saya diminta memberikan keterangan mengenai pengadaan cloud," ujar Nadiem kepada awak media, Kamis 7 Agustus 2025.

Ia juga menyampaikan bahwa proses pemeriksaan berlangsung baik. Semua yang perlu disampaikan kepada penyidik telah ia sampaikan secara lengkap.

"Saya bisa memberikan keterangan dan saya ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada KPK juga untuk telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan keterangan ini," ucapnya.

Baca Juga: Pesan Singkat Nadiem Makarim Usai Diperiksa Kejagung Atas Dugaan Korupsi Chromebook Senilai Rp 9,9 Triliun, Singgung Hal Ini Untuk Kejagung

Pemeriksaan terhadap Nadiem menjadi bagian penting dari proses penyelidikan. Hal ini disampaikan oleh Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.

Menurutnya, informasi dari pimpinan tertinggi di kementerian menjadi kunci dalam mengungkap kasus ini.