SketsaNusantara.id - Komisi A DPRD Jember menyoroti persoalan pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP), yang saat ini dirasa ada beberapa persoalan yang terjadi di lapangan.
Salah satunya dalam proses pembentukan KMP yang ada di Jember, karena persoalan pengurus yang dipilih dalam keanggotaan KMP tersebut.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jember Harry Agustriono mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri Desa (Permendes) nomor 16 tahun 2019 telah mengatur soal musyawarah desa.
"Jadi di aturan tersebut ada ruang mengambil keputusan dalam musdes, salah satunya persoalan pembentukan KMP," ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu, 2 Juli 2025.
"Dalam musdes tersebut memang ada pengambilan keputusan dalam pembentukan KMP, yang dihadiri oleh BPD, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat," imbuhnya.
Harry menyampaikan, DPMD dalam pembentukan KMP ini hanya mengawal dari segi pembentukan penguurusnya saja.
"Masukkan dari teman-teman, setelah rapat itu sebagai warning kepada pengurus KMP ini harus bisa berjalan dengan baik dan tidak ada masalah," ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Jember Tabroni menyampaikan, laporan dari masyarakat terkait dengan kondisi di lapangan memang dirasa ada beberapa masalah.
"Karena memang di musdes ini ada beberapa masalah dalam pendirian pengurus KMP, yang dirasa kurang sesuai dengan mekanisme dan regulasi," tuturnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menyampaikan, jika saat ini sudah terbentuk dan prosesnya sudah berjalan maka tinggal proses pengawasannya saja.
"Mekanismenya sudah berjalan, apalagi SK dari notaris sudah ada. Tinggal bagaimana koperasi ini bisa berjalan sesuai dengan visi dan misi dari KMP ini," terangnya.
Artikel Terkait
Adu Legalitas Kepemilikan Aset Pemandian Patemon, Komisi C DPRD Jember Pastikan Ahli Waris Pemilik yang Sah
Wisata Jember Dilirik Turis Asing, Komisi B DPRD Jember Dorong Pemkab Genjot Promosi
Tambak Udang di Pesisir Pantai Selatan Jember Tak Miliki Izin, DPRD Jember Rekomendasikan Penghentian Operasional Sementara
Pastikan Stabilisasi Hewan Kurban Jelang Idul Adha, Komisi B DPRD Jember Minta Dinas Peternakan Pastikan Kesehatan Ternak
DPRD Jember Targetkan Pembahasan Perubahan APBD 2025 Rampung Juli Mendatang, Ketua DPRD Halim: Tapi Harus...
DPRD Jember Segera Gelar Sidang Paripurna Raperda SOTK Pekan Depan, Ketua Halim: Implementasinya Baru Tahun 2026
Bakal Ada Rotasi Pejabat Eselon II, Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jember Ardi: Kami Dukung Penuh Kebijakan Bupati Gus Fawait
Belajar Penataan Jaringan Utilitas Internet dan Listrik di Pemkot Yogyakarta, Komisi C DPRD: Jember Harus Tiru Agar Bisa Tingkatkan PAD
Dorong Segera Dibentuknya Perda Jaringan Utilitas Terpadu, Ini Catatan Penting dari Komisi C DPRD Jember
DPRD Jember Usulkan 2 Raperda Anyar, Bupati Gus Fawait: Regulasi Ini Selaras dengan Arah Kebijakan Pemerintah