Arab Saudi Wacanakan Pangkas Persen Kuota Haji, Kesehatan Jemaah Indonesia Jadi Sorotan

Usulan Gugus Tugas Gabungan

Sebagai solusi, pemerintah Arab Saudi mengajukan pembentukan tim kerja atau gugus gabungan bersama dengan Indonesia. Tim ini akan bertugas melakukan verifikasi terhadap berbagai aspek pelaksanaan ibadah haji, seperti kesehatan, transportasi udara, dan fasilitas akomodasi di Arab Saudi.

Beberapa elemen pengawasan yang akan menjadi fokus utama gugus tugas tersebut antara lain:

Baca Juga: Bikin Ngakak! Afgan Mendadak Harus Ujian Dadakan Seputar Ibadah Haji yang Dijalaninya

1. Jumlah syarikah atau perusahaan penyedia layanan bagi jemaah di Arab Saudi dibatasi, yaitu maksimal hanya dua.

2. Standarisasi dan pengetatan seleksi kesehatan jemaah.

3. Pengawasan fasilitas hotel, makanan, dan tata letak tempat tidur jemaah.

4. Pembayaran dam (denda dalam ibadah haji) hanya diperbolehkan melalui jalur resmi, seperti layanan Ad-Dhahi.

5. Penerapan sanksi tegas bagi pihak yang melanggar ketentuan, baik jemaah maupun penyelenggara.

Baca Juga: Momen Lucu Afgan saat Menjawab Pertanyaan Ibadah Haji dari Ketua Rombongan

Dampak Panjang: Antrian Bisa Sampai Tahun 2119

Jika pemangkasan kuota ini benar terjadi, dampaknya akan sangat serius bagi calon jemaah Indonesia. Dengan antrean haji reguler yang saat ini saja sudah menyentuh belasan hingga puluhan tahun di beberapa daerah.

Maka pengurangan kuota sebesar 50 persen dapat memperpanjang masa tunggu hingga satu abad ke depan. Dalam skenario paling ekstrem, calon jemaah yang mendaftarkan diri sekarang diperkirakan baru bisa melaksanakan haji pada 2119

Hal ini tentunya menjadi peringatan bagi pemerintah Indonesia, baik di level pusat maupun daerah, untuk segera merespon wacana ini dengan strategi jangka panjang.

Modernisasi sistem seleksi, digitalisasi layanan kesehatan jemaah, serta diplomasi haji yang lebih proaktif perlu dikerahkan untuk menjaga kuota dan kredibilitas Indonesia di mata otoritas Arab Saudi.