17 Tahun Diabaikan, Suara Mamat Alkatiri soal Alam Papua Kini Terbukti di Tengah Ancaman Kerusakan Raja Ampat karena Tambang Nikel

SketsaNusantara.id - Raja Ampat, yang selama ini dikenal sebagai salah satu “surga terakhir” bumi, kembali jadi sorotan.

Isunya bukan tentang pariwisata, melainkan kerusakan alam akibat praktik pertambangan nikel yang diduga melibatkan perusahaan besar dan mendapat lampu hijau dari pemerintah.

Organisasi lingkungan Greenpeace pertama kali mengangkat kabar ini lewat unggahan di akun Instagram mereka. Dalam keterangannya, Greenpeace menuliskan:

Baca Juga: Bukan Era Bahlil Lahadalia, Sosok ini Menjabat sebagai Menteri ESDM saat Dibukanya Gerbang Perizinan Pertambangan Nikel di Raja Ampat

“The Last Paradise. Satu per satu keindahan alam Indonesia dirusak dan dihancurkan, hanya demi kepentingan sesaat dan golongan oligarki serakah.”

Mereka menyebut bahwa program hilirisasi nikel, yang selama ini digadang-gadang sebagai langkah menuju energi bersih, ternyata menyisakan jejak kehancuran lingkungan dari Sulawesi, Maluku, dan kini mulai menyentuh Papua.

“Hilirisasi nikel, yang digadang-gadang sebagai jalan menuju energi bersih, telah meninggalkan jejak kehancuran di berbagai tempat, dari Sulawesi hingga Maluku,” tulis Greenpeace.

Baca Juga: Polemik Tambang Nikel Raja Ampat, Susi Pudjiastuti Memohon Pada Prabowo Subianto untuk Lakukan ini

Tak lama, suara kekecewaan pun datang dari kalangan artis. Mulai dari Ernest Prakasa, Darius Sinathrya, hingga Denny Sumargo menyuarakan kritik keras terhadap pemerintah.

Denny bahkan sampai memohon kepada Presiden Prabowo Subianto agar mencabut izin tambang nikel di Raja Ampat karena khawatir dampak kerusakan akan meluas.

Pemerintah sendiri membantah tudingan kerusakan lokasi wisata. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa kawasan tambang nikel berada cukup jauh dari zona pariwisata Raja Ampat.

Baca Juga: Tolak Pertambangan Nikel di Raja Ampat, Ustadz Abdul Somad Sentil Lewat Puisi Karyanya

“Pulau Piaynemo dengan Pulau GAG itu kurang lebih sekitar 30 kilometer sampai dengan 40 kilometer,” ujar Bahlil.

Namun, kritik publik tidak berhenti hanya pada titik lokasi. Persoalan utamanya adalah soal kerusakan ekosistem dan maraknya eksploitasi alam yang tak berkelanjutan.