SketsaNusantara.id - Mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti kecam pertambangan nikel di Raja Ampat.
Melalui cuitan di akun X nya, Susi Pudjiastuti terus menyuarakan protes penolakannya akan adanya tambang di wilayah Raja Ampat.
Terbaru, Susi Pudjiastuti menyoroti pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.
Sebelumnya, Bahlil Lahadalia menyatakan hanya ada satu perusahaan yang saat ini memiliki IUP tambang nikel dan beroperasi di Raja Ampat, yaitu PT Gag Nikel milik PT Antam (Persero).
Susi Pudjiastuti lantas mempertanyakan maksud pernyataan Bahlil Lahadalia tersebut.
Karena menurutnya, pernyataan Bahlil itu seakan memperbolehkan perusahaan negara melakukan apapun, termasuk merusak laut.
"Terus karena perusahaan milik Negara boleh merusak Laut milik Negara ?," Tanyanya, dikutip dari akun X @susipudjiastuti.
Dikatakan Susi bahwa ia baru mengetahui fakta jika sebenarnya ada empat perushaan tambang swasta lain yang sudah mengantongi izin tambang nikel di Raja Ampat.
"Dan ternyata ada empat lagi perusahaan tambang swasta. Kalau perusahaan swasta &perusahaan negara boleh merusak lingkungan Raja Ampat yg sudah diakui Dunia keindahannya. Kenapa rakyat tidak boleh menjaga keindahannya ? Kenapa ?," tandasnya.
Baca Juga: Ekosistem Raja Ampat Terancam Tambang Nikel, Susi Pudjiastuti Desak Pemerintah Bertindak Cepat
Cuitan Susi Pudjiastuti ini mendapat respon serupa dari netizen yang lain.
Banyak netizen yang setuju dengan mantan Menteri Perikanan dan Kelautan tersebut.
Artikel Terkait
Skandal Tambang Nikel di Raja Ampat! Luas Konsesi PT Gag Nikel Dua Kali Pulau Gag, Ekosistem Laut Papua Terancam Punah
Pertambangan Nikel di Raja Ampat Bisa Picu Krisis Kesehatan dan Lingkungan Bila Terealisasi, Ini Fakta Mengejutkan di Lapangan
Raja Ampat Terancam Rusak oleh Tambang Nikel, Warga dan Aktivis Desak Pemerintah Bertindak Tegas
Profil PT Gag Nikel, Anak Perusahaan PT Antam BUMN yang Kantongi Izin Penambangan Nikel di Raja Ampat
Ramai Soal Izin Tambang Nikel di Raja Ampat, Menteri ESDM Ungkap Sudah Ada Sebelum Masuk Kabinet