Tanggapan UNEJ Tentang Sengkarut Pupuk Subsidi yang Sering Menjadi Polemik Tahunan

SketsaNusantara.id- Fakultas Pertanian (Faperta) Universitas Jember (UNEJ) berkolaborasi dengan Badan Inovasi dan Riset Nasional (BRIN) untuk merespon Perpres 6/2025 tentang tata kelola pupuk subsidi.

Salah satu yang paling disorot adalah peran Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai titik penerima pupuk subsidi kepada para petani. Tujuannya, untuk mencapai swasembada pangan, terutama beras.

Menurut Dekan Faperta UNEJ, M. Rondhi, ketahanan pangan bisa dicapai jika aspek input produksi dan distribusi yang menjadi hal paling dasar dalam pertanian bisa diperbaiki secara adil.

Baca Juga: Minta Kenaikan Tarif, Driver Ojol Demo Pemkab Jember

“Selama ini, pupuk subsidi sering menjadi polemik tahunan. Baik dari segi distribusi, ketepatan sasaran dan ketersediaan saat masa tanam,” katanya, Selasa 20 Mei 2025.

Sementara itu, penggiat dan pemilik kios pertanian, Sudibyo menyebut bahwa persoalan utama dalam tata kelola pupuk subsidi bersumber dari Simluhtan alias Sistem Manajemen Penyuluhan Pertanian.

Selain itu kata dia, databae e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dan Integritas data Calon Petani Calon Lokasi dinilai masih sengkarut.

Baca Juga: Perlu Bersabar, Pemkab Jember Segera Penuhi Tuntutan Para Driver Ojol Jember

“Adanya realokasi menjadi bukti RDKK ternyata hanya selalu menjadi rencana dan tidak pernah definitif,” ujarnya.

Penguatan data e-RDKK merupakan tantangan yang tidak mudah. Maka dari itu, salah satu anggota BRIN, Aditya Wicaksono menyatakan bahwa diperlukan integrasi data spasial dan digitalisasi distribusi.

“Distribusi pupuk dan hasil panen harus berbasis geo spasial dan responsif terhadap kebutuhan para petani,” terangnya.

Baca Juga: Ribuan Driver Ojol Jember Gelar Unjuk Rasa, Sampaikan Delapan Tuntutan Klasik

Kini, isu mengenai masalah pupuk subsidi tengah diperbincangkan oleh masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Pusat Pemajuan Kebudayaan UNEJ, Andang Subaharianto, berpendapat bahwa seharusnya ada produk lain yang bisa dioptimalkan, agar tidak sekedar bergantung pada pupuk subsidi.