Meutya menyebut, Jabar merupakan provinsi pertama yang paling siap untuk menerapkan larangan penggunaan gadget di lingkungan sekolah. Ia mengapresiasi langkah cepat dan konkret dari Gubernur Dedi Mulyadi.
“Jabar paling pertama yang siap, surat edaran agar di lingkungan sekolah tidak lagi menggunakan gadget atau HP, jadi saya apresiasi ditindaklanjuti, ditingkatkan,” tungkas Meutya.
Sebelumnya, PP Tunas disusun sebagai bentuk perlindungan anak dalam penggunaan internet. Dalam aturan itu, penyelenggara sistem elektronik (PSE) diwajibkan menciptakan ruang digital yang aman dan ramah anak.
Dengan dasar hukum yang kuat ini, sekolah-sekolah di Jawa Barat kini mulai menerapkan aturan tegas: tidak ada lagi HP di ruang belajar. Tujuannya adalah mengurangi distraksi, mencegah paparan konten negatif, serta membentuk kebiasaan belajar yang fokus dan terarah.
Sementara itu, kebijakan pengiriman siswa bermasalah ke barak TNI tetap berlangsung. Pemerintah Provinsi Jabar menilai bahwa pengalaman pelatihan bersama prajurit dapat memberikan efek jera sekaligus membentuk karakter yang lebih baik.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI!
Artikel Terkait
Dude Harlino Angkat Bicara Tentang Kebijakan Gubernur Jawa Barat yang Kirim Para Pelajar ke Barak Militer, Sampaikan Pesan untuk Dedi Mulyadi!
Dilaporkan ke Komnas HAM, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Tetap Ngotot Pilih Barak Militer Jadi Tempat Mendidik Anak Bermasalah
Bukan Solusi! Verrell Bramasta Soroti Kebijakan Dedi Mulyadi Soal Kirim Anak Bermasalah ke Barak Militer
Datang ke Garut, Dedi Mulyadi Berikan Bantuan Khusus bagi Anak Korban Ledakan Amunisi TNI AD, Gubernur Jabar: Saya Tanggung Jawab
Disambangi Dedi Mulyadi, Anak Korban Ledakan Amunisi Kadaluarsa di Garut Ungkap Fakta Keberadaan Sipil di TKP: Bapak Saya Bukan Mulung!