Serahkan 455 SK CPNS dan PPPK, Bupati Situbondo Mas Rio Minta Aparatur Harus Bekerja Keras, Jujur dan Amanah

SketsaNusantara.id - 455 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, akhirnya bisa bernafas lega.

Pasalnya, ratusan CPNS dan PPPK sudah menerima Surat Keputusan (SK) dari Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo.

Bupati Situbondo Mas Rio mengatakan, pemberian SK kepada ratusan CPNS dan PPPK ini sebagai bentuk kepastian bagi pegawai negeri di lingkungan Pemkab Situbondo.

Baca Juga: Ramai Penjual dan Pembeli Sapi di Pasar Sabtoan, Bupati Situbondo Mas Rio Pastikan Stabilisasi Harga dan Kesehatan Hewan

Meskipun SK sudah diberikan, Bupati Situbondo Mas Rio meminta agar seluruh CPNS dan PPPK ini harus bisa menjalankan tugasnya secara jujur, amanah dan berorientasi pada kemajuan daerah.

"Semuanya kami tekankan agar kerja yang baik, kerja keras, jujur, amanah sehingga target Situbondo naik kelas bisa segera tercapai," tegasnya saat dikonfirmasi, Rabu 14 Mei 2025.

"Sehingga CPNS dan PPPK ini, jadi karakternya harus dibangun secara dinamis, inform dengan investasi," ucapnya.

Baca Juga: Ratusan Tenaga Honorer yang Dirumahkan, Bupati Situbondo Mas Rio Berikan Solusi Terbaik: Akan Diakomodir di Koperasi Merah Putih

Dalam pemberian SK tersebut, Mas Rio menekankan kepada tenaga pendidik dan kesehatan harus mampu memberikan metode pengajaran yang terbaik.

Sebab, saat ini proses belajar mengajar saat ini lebih singkat dan harus bisa memaksimalkan waktu yang ada, dalam memberikan pendidikan karakter pada peserta didik.

"Kami harap guru harus bisa memberikan contoh yang baik, terlebih lagi harus memberikan pendidikan dengan cara-cara yang baik dan santun," tuturnya.

Baca Juga: Lagi Perjalanan Mudik atau Arus Balik Lebaran 2025 di Area Situbondo? Perut Keroncongan Wajib Cobain Ini, 4 Kuliner yang Bikin Nagih

Selain itu, Mas Rio juga memberikan penekanan kepada tenaga kesehatan yang hari ini diberikan SK untuk bisa memastikan pelayanan yang inklusif dan maksimal bagi masyarakat.

"Warga kita ini banyak, pasti dengan berbagai kondisi yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan. Sehingga jangan sampai menolak, mulai dari tingkat puskesmas, rumah sakit tidak boleh menolak pasien," pungkasnya.