Bongkar Kasus Ijazah Palsu! Amien Rais Desak Prabowo Turun Tangan dan Adili Jokowi di Persidangan: JKW Membiayai Buzzer

SketsaNusantara.id – Polemik lama soal dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi perbincangan panas publik.

Meski isu ini sempat mereda, tensinya kembali naik setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke kepolisian atas tuduhan tersebut. Situasi pun menuai berbagai reaksi, termasuk dari tokoh nasional Amien Rais.

Ketua Majelis Syura Partai Ummat itu menilai, konflik yang kini kian melebar tak lepas dari pola komunikasi politik era Jokowi yang menurutnya terlalu mengandalkan buzzer.

Baca Juga: Mahfud MD Dirujak Netizen Usai Sebut Kaesang Jualan Pisang Goreng dan Naik Private Jet, Netizen: Jokowi Syndrom Kayak Amien Rais...

"Salah satu kesalahan utama bangsa Indonesia yang kini menderita konflik internal, karena di awal pemerintahan Jokowi banyak membiayai buzzer," ucap Amien, dikutip SketsaNusantara.id dari kanal YouTube Amien Rais Official.

Menurutnya, para buzzer ini bekerja untuk terus menyanjung kebijakan Jokowi dan menyerang pihak-pihak yang bersikap kritis.

"Para buzzer ini memuja dan memuji Jokowi dengan kebijakannya, tetapi bagi para pemikir kritis dibungkam dan diserang dengan hujatan dan sumpah serapah dari para buzzernya," lanjut Amien.

Baca Juga: Kenapa Baru Sekarang? Rocky Gerung Pertanyakan Kenapa Jokowi Baru Lapor Ijazah Palsu ke Polda Metro Jaya

Melihat perkembangan kasus yang kian liar, Amien mendesak Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk segera mengambil tindakan tegas.

"Pro kontra ijazah palsu Jokowi ini sudah lepas kendali, maka sudah saatnya Presiden Prabowo melakukan intervensi," tegasnya.

Ia menyarankan agar perkara tersebut dibawa ke ranah hukum agar masyarakat tidak terus terbelah oleh perdebatan yang tak kunjung usai.

Baca Juga: Ternyata Ini Alasan Jokowi Baru Laporkan Kasus Ijazah Palsu: Agar Lebih Gamblang...

"Dengan menginstruksikan agar persoalan ini segera dibawa ke pengadilan, sehingga keretakan dari pro kontra anak bangsa bisa terselesaikan," imbuhnya.

Amien menambahkan bahwa proses hukum tersebut harus dilakukan secara transparan, terbuka, dan bisa diakses publik.