Minggu, 19 Juli 2026

Anggaran Rp171 Triliun! KPK Wanti-Wanti Potensi ‘Permainan’ di Program Makan Bergizi Gratis

Photo Author
Boy Nugroho, Sketsa Nusantara
- Minggu, 9 Maret 2025 | 07:00 WIB
KPK menyoroti adanya eksklusivitas yang dilakukan dalam menentukan SPPG.  (Instagram/badangizinasional.ri)
KPK menyoroti adanya eksklusivitas yang dilakukan dalam menentukan SPPG. (Instagram/badangizinasional.ri)

SketsaNusantara.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah menjadi sorotan. Anggaran yang digelontorkan tidak main-main, Rp71 triliun untuk tahun 2025. Bahkan, ada kemungkinan tambahan hingga Rp100 triliun lagi.

Di balik besarnya dana ini, KPK melihat celah yang berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Beberapa temuan awal sudah mulai mengarah ke indikasi yang mengkhawatirkan.

Salah satu yang disoroti adalah sistem penyaluran di daerah. Dengan cakupan seluruh Indonesia, pengawasan akan menjadi tantangan besar. KPK menilai risiko penyimpangan tinggi jika pengawasan tidak diperketat.

Baca Juga: Pemprov Jatim Instruksikan Program MBG Berjalan di Jember, Ketua DPRD Halim: Ada Potensi Tambahan Alokasi Anggaran

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi bagian penting dalam program MBG. Namun, KPK mencium adanya praktik ‘pilih kasih’ dalam penentuan SPPG.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa ada rumor tentang pihak tertentu yang mendapat perlakuan khusus dalam penunjukan sebagai penyedia makanan.

“Berita sumir beredar soal ada yang mendapat perlakuan khusus dalam penentuan SPPG atau pihak-pihak yang menjadi dapur,” ujar Setyo, dikutip dari keterangan resminya di situs KPK.

Baca Juga: Pemprov Jatim Minta Program MBG Berjalan, Bupati Jember Gus Fawait: Pemkab Siapkan Anggaran Pendukungnya

Jika benar terjadi, ini bisa menjadi ladang basah bagi permainan proyek dan berujung pada pemborosan anggaran. Selain itu, pembangunan fisik dan penyediaan bahan baku juga menjadi perhatian KPK.

Fakta lain yang mengemuka adalah penurunan nilai makanan dari Rp10.000 menjadi Rp8.000. Pemangkasan ini berpotensi mempengaruhi kualitas makanan yang diterima masyarakat.

Selain itu, lokasi SPPG juga dinilai penting. Jika terlalu jauh, makanan bisa mengalami penurunan kualitas sebelum sampai ke penerima manfaat.

Baca Juga: Hadiri Sertijab di Jember, Gubernur Jatim Khofifah Tekankan Program MBG Berjalan Maksimal: Ini Upaya Pengentasan Kemiskinan

Salah satu menu dalam program MBG adalah pemberian susu. Namun, KPK mempertanyakan efektivitasnya.

Menurut kajian yang dilakukan KPK, program pemerintah sebelumnya yang mengandalkan susu dan biskuit tidak memberikan dampak signifikan pada penurunan angka stunting. Faktanya, biskuit lebih banyak diterima dibanding susu, sehingga dampaknya tidak maksimal.

Halaman:

Editor: Boy Nugroho

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X