Rencana Dedi Mulyadi Terapkan Wajib Militer dalam Kurikulum Pendidikan SMA di Jabar, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat: Saya Setuju tapi...

SketsaNusantara.id - Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyani berencana memasukkan wajib militer ke dalam kurikulum pendidikan tingkat SMA.

Hal tersebut diungkap mantan Bupati Purwakarta tersebut usai dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat pada Kamis, 20 Februari 2025.

Dedi Mulyadi menilai, kurikulum wajib militer bisa menjadi salah satu cara untuk mengatasi tindak kriminal pada pelajar seperti tawuran hingga genk motor.

Baca Juga: Indonesia Cemas? Dedi Mulyadi Dibikin Syok, Anak SMA Tak Mampu Jawab Perhitungan Sederhana! Netizen: Masa Sih Nggak Tahu

Rencana Dedi Mulyadi ini pun mendapatkan tanggapan langsung dari Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono.

Dalam unggahan Instagramnya pada Senin, 24 Februari 2025, politisi PDIP ini menilai wajib militer merupakan tindakan represif untuk mengatasi kenakalan hingga tawuran antar pelajar.

Menurutnya, sebelum menerapkan tindakan represif seperti wajib militer, perlu ditingkatkan terlebih dahulu kurikulum agama dan budaya.

Baca Juga: Polemik Pergub Poligami ASN, Pj Gubernur Jakarta Tegaskan Perlindungan Keluarga

“Untuk atasi kenakalan, genk motor, tawaran dan tindakan kriminal pada pelajar khususnya SMA/SMK maka sebelum WAJIB MILITER sebagai tindakan respresif perlu dilakukan peningkatan kurikulum pendidikan agama dan budaya sebagai tindakan preventif dan preventif,” tulisnya seperti dikutip SketsaNusantara.id dari akun Instagram @ono_surono.

Politisi yang dikenal juga sebagai tokoh nelayan pantura ini pun menyinggung soal kultur budaya di Jawa Barat.

“Di Jawa Barat ini kan kulturnya sunda, yang seharusnya memahami terkati dengan ajaran tisunda Prabu Siliwangi, yaitu silih asalh, silih asuh, silih wawangi,” ujarnya dalam video yang diunggah dalam postingan tersebut.

Baca Juga: Perbaiki Manajemen Pendidikan, Ponpes Seblak Jombang Gelar FGD Datangkan Fasilitator dari BRIN Jakarta

Ono juga mengingatkan kembali tentang peraturan Gubernur nomor 69 Tahun 2013 terkait pendidikan berbasis budaya.