Benarkah Kerajaan Aceh Pernah Hampir Runtuh? Ada Pemberontakan hingga Bangkitnya Kembali Kekuasaan

SketsaNusantara.id - Kerajaan Aceh Darussalam merupakan salah satu kerajaan Islam penting di Nusantara.

Kerajaan ini berdiri pada 12 Zulqaidah 916 H atau 1511 M, bertepatan dengan saat Malaka jatuh ke tangan Portugis.

Pada masa itu, dinamika politik di Sumatera bergerak cepat, terutama di wilayah utara yang menjadi ruang persaingan pengaruh berbagai kekuatan.

Baca Juga: Berasal dari Budaya Zaman Kerajaan, Ini 5 Fakta Menarik Batik Besurek Khas Bengkulu, Kain Tradisional Perpaduan Budaya Arab dan India

Ketika Portugis mulai muncul di Malaka pada awal abad ke-16, Aceh masih berada di bawah kekuasaan Pedie di Sumatera Utara.

Kedudukan ini berubah melalui peran Sultan Ali Mughiyat Syah yang memimpin upaya pembebasan Aceh dari dominasi kerajaan tersebut.

Ia kemudian menjadi penguasa pertama Aceh Darussalam pada 1514–1528 M. Sumber mencatat penyebutannya sebagai Sultan Ibrahim, dan kiprahnya menjadikan Aceh berdiri sebagai kerajaan berdaulat penuh.

Baca Juga: Istana Buckingham Umumkan Pencabutan Gelar Kerajaan Pengeran Andrew Imbas Kasus Jeffrey Epstein

Dilansir SketsaNusantara.id dari buku Kerajaan Islam Nusantara Abad XVI dan XVII oleh Drs. M. Yahya Harun, Penerbit Kurnia Kalam Sejahtera tahun 1995.

Pada masa awal pemerintahannya, Aceh mengalami perkembangan pesat. Konsolidasi politik berlangsung secara bertahap, disertai penguatan ekonomi dan meningkatnya ekspansi ke berbagai wilayah.

Catatan sejarah menyoroti bahwa ekspansi itu tidak hanya bernuansa politik, tetapi juga memiliki unsur ekonomi dan keagamaan. Hal ini terlihat ketika Aceh menyerbu Pedie yang dianggap bersekutu dengan Portugis. Sumber menjelaskan hubungan Pedie sebagai pihak yang bekerja sama dengan kekuatan non-Muslim pada periode itu.

Sultan Ali Mughiyat Syah wafat setelah menjalankan peran penting tersebut. Pemerintahan diteruskan oleh Sultan Alauddin Ri’ayat Syah yang melanjutkan kebijakan ekspansi.

Untuk memperluas pengaruh Aceh ke wilayah Barus, ia mengutus suami saudara perempuannya. Orang tersebut kemudian diangkat menjadi Sultan Barus setelah menjalankan tugasnya.

Salah satu catatan menyebut pernyataan, “Untuk meluaskan wilayahnya ke Barus ia mengutus suami saudara perempuannya,” dan ini menggambarkan bagaimana jaringan keluarga digunakan untuk memperkuat kendali politik.