SketsaNusantara.id - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jember ikut membantu memperjuangkan nasib 22 guru honorer yang dibatalkan kelulusannya menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara sepihak.
PGRI mengadukan persoalan ini ke DPRD Jember, untuk meminta bantuan agar nasib para guru honorer ini bisa tetap lolos.
Ketua PGRI Jember Supriyono mengatakan, ada 22 orang guru honorer yang mengaduan nasibnya yang dinyatakan gagal lolos dalam PPPK secara sepihak, kemudian digantikan oleh tenaga honorer kategori 2 (K2).
"Saya melihat dari aduan para guru honorer ini, mereka menjadi korban kebijakan," ujarnya saat dikonfirmasi di DPRD Jember, Rabu 22 Januari 2025.
Ia menjelaskan, pada tanggal 7 Januari 2025 22 orang guru honorer ini dinyatakan lolos PPPK oleh Panitia Seleksi Daerah (Panselda) melalui websitenya.
"Setelah dinyatakan lolos tersebut, mereka harus segera melengkapi pemberkasan untuk kepentingan ASN PPPK," imbuhnya. Kemudian Supriyono menyampaikan, ada surat edaran dari Bupati Jember pada tanggal 14 Januari tentang perubahan status kelulusan bagi tenaga honorer kategori 2 (K2) tersebut.
"Karena sebelumnya K2 ini dinyatakan tidak lolos seleksi PPPK, lalu mengadu dan akhirnya Bupati Jember berkirim surat ke Panselnas, kemudian diloloskan dan menganulir 22 orang guru honorer tersebut," terangnya.
Karena, berdasarkan aturan bagi honorer kategori 2 (K2) ini mereka seharusnya menjadi prioritas menjadi PPPK, tetapi saat tes mereka dinyatakan tidak lolos.
"Sehingga kuota bagi guru honorer yang 22 orang ini dialihkan kepada K2 yang tidak lolos tersebut, sehingga menimbulkan polemik," ungkapnya.
Ia berharap ada solusi terkait persoalan ini, pasalnya ini menjadi polemik yang menyangkut nasib para guru honorer yang ada di Jember.
"Kami berharap ada keadilan dan penjelasan dari pemerintah Kabupaten Jember, terkait persoalan ini," tutupnya.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. Klik di sini!