Sebelumnya, PDIP mencurigai adanya motif politik di balik penetapan Hasto sebagai tersangka KPK karena ingin "mengacak-acak" partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri itu.
Ketua DPP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional PDIP, Ronny Talapessy, menyebutkan bahwa langkah ini berkaitan dengan sikap politik Hasto yang kritis terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terutama di akhir masa jabatannya.
Dalam konferensi pers pada 24 Desember 2024, Ronny menyatakan bahwa tuduhan terhadap Hasto sebagai bentuk formalitas teknis hukum saja.
Menurutnya, alasan sebenarnya adalah sikap politik Hasto yang menentang upaya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan cawe-cawe politik yang dilakukan Jokowi.
Ronny juga menyinggung penetapan tersangka Hasto imbas dari tindakan PDIP yang memecat tiga kader yakni Jokowi, Gibran serta Bobby Nasution pada tanggal 16 Desember 2024 lalu, karena dianggap merusak demokrasi dan konstitusi.
"Alasan sesungguhnya menjadikan Sekjen DPP PDIP sebagai tersangka adalah motif politik, karena Sekjen PDIP tegas menyatakan sikap-sikap politik partai yang menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power yang dilakukan Jokowi di pengujung masa jabatannya," ungkap Ronny Talapessy pada hari Selasa, 24 Desember 2024.
"Bahkan (penetapan tersangka Hasto) ini baru terjadi minggu lalu ketika partai mengambil sikap yang tegas dengan memecat tiga kader yang dinilai telah merusak demokrasi dan konstitusi," lanjutnya.
Di sisi lain, publik menyoroti tanggapan Jokowi soal penetapan Hasto jadi tersangka KPK yang malah jadi bahan gunjingan netizen di media sosial.
Banyak warganet yang menyindir Jokowi "kembali ke setelah default" karena respon yang diberikan selalu sama dengan memberikan jawaban "nggak tahu" dan enggan berbicara banyak.
Selain itu, netizen juga menyindir Jokowi yang "tidak taat hukum", mengingat sebelumnya banyak pelanggaran yang dilakukan seperti campur tangan Ketua MK Anwar Usman yang masih keluarga besarnya untuk meloloskan Gibran ikut pilpres serta penyalahgunaan kekuasaan hingga putra sulungnya terpilih jadi Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto.
Netizen juga mengungkit 'dosa' keluarga Jokowi yang disinggung sudah 'kebal hukum' terkait masalah gratifikasi jet pribadi Kaesang dan juga kasus Fufufafa milik Gibran yang tak ada kejelasan padahal membawa dampak buruk bagi negara.
"Kalo hormati proses hukum kenapa anda dan keluarga anda gak manut sama hukum? Gimana ceritanya gratifikasi lolos KPK gara-gara beda KK? terus Fufufafa gak jelas gimana kelanjutannya," komentar akun @lailans67.