"Dikirain murid tinggal makan aja, ternyata harus beli tempat makannya. Baju sekolah juga kaos 2 setel harganya Rp695.000 di sekolah padahal banyak yang bilang gratis," timpal akun @ahmad.lehan6.
Video dugaan pungli yang memanfaatkan program makan gratis ini ditonton lebih dari 3 juta kali di tiktok dan tersebar luas di Instagram, hingga terdengar langsung oleh admin Partai Gerindra.
Mengetahui video ini ramai jadi bahan gunjingan warganet, admin Partai Gerinda atau yang akrab dipanggil Mindra oleh warganet lantas memberikan tanggapan.
"Siapa itu yang ngomong begitu, pak? tanya akun @partaigerindra. "Itu kepala sekolahnya," jawab @ahmad.lehan6 yang mengunggah video viral.
Respons Mindra mendapat perhatian warganet dan meminta ada tindak lanjut agar kejadian serupa tak terulang kembali.
Video viral tersebut juga menuai kritik dari DPRD DKI Jakarta. Abdul Aziz selaku Anggota Komisi E DPRD Jakarta menegaskan tidak ada pungutan apapun yang dibebankan pada orang tua.
"Jika benar adanya dugaan pungli di sekolah laporkan saja. Hal ini akan menjadi tanggung jawab kepala sekolah, agar bisa mengontrol jangan sampai ada pelanggaran," ucap Abdul Aziz pada hari Senin, 23 Desember 2024.
"Kami tegaskan tak boleh ada pungutan di sekolah. Jika terbukti ada pelanggaran yang member akan diberlakukan sanksi sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.
Program makan bergizi gratis yang digagas oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah. Program ini diharapkan dapat membantu pertumbuhan fisik dan kecerdasan siswa, serta meringankan beban ekonomi orang tua.
Namun, adanya video dugaan pungutan liar di sekolah ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
Hingga saat ini belum ada video klarifikasi darii pihak sekolah dan pemerintah diharapkan segera menyelidiki kebenaran video tersebut dan mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pungli.
Jika benar terjadi, tindakan tersebut tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mencederai niat baik pemerintah dalam menciptakan program yang inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan program di lapangan sangat diperlukan agar kejadian serupa tidak terulang. Selain itu, transparansi dan komunikasi yang baik antara pihak sekolah, pemerintah, dan orang tua siswa harus ditingkatkan untuk memastikan program ini berjalan sesuai tujuan awalnya.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. Klik di sini!