SketsaNusantara.id - PDIP telah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) dalam Pemilu 2024.
Gugatan ini dilayangkan dengan alasan bahwa KPU telah melanggar hukum dengan menerima pendaftaran Gibran sebagai peserta pemilu, yang dianggap tidak memenuhi syarat usia yang ditetapkan
Dimana gugatan ini mencakup beberapa petitum, di antaranya meminta agar KPU membatalkan keputusan yang mengizinkan Gibran untuk maju sebagai cawapres.
PDIP berpendapat bahwa keputusan KPU tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mereka meminta agar PTUN menunda pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran hingga ada keputusan dari pengadilan
Untuk itu PTUN telah menerima gugatan ini untuk disidangkan, dan keputusan mengenai gugatan tersebut dijadwalkan akan diputuskan pada tanggal 10 Oktober 2024.
Jika gugatan tersebut dikabulkan, maka secara hukum, Gibran bisa dianggap tidak sah untuk menduduki posisi tersebut, yang tentunya akan berdampak besar pada dinamika politik di Indonesia menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden.
Jika Ray Rangkuti menyebutkan bahwa hal itu bisa saja terjadi, namun Immanuel Ebenezer justru mengungkapkan kekhawatirannya jika pelantikan Gibran kemudian batal.
"Saya justru mengkhawatirkan jika ada opsi itu (PTUN membatalkan pelantikan Gibran)," ujar Immanuel Ebenezer dilansir dari SketsaNusntara.id dikutip dari Youtube SINDOnews.
"Ini masalah sensitif sekali, yang dihancurkan bukan masalah Gibran nya tapi demokrasi yang sudah menjadi pilihan," ungkap pria yang juga berperan sebagai ketua umum Prabowo Mania 08.
"Apakah kita bisa membatalkan pilihan dari sekian juta rakyat ?," tambahnya.
Untuk itu Immanuel Ebenezer menyayangkan apa yang dilakukan oleh PDIP dengan menggugat ke PTUN.