Yudha Dwi Prasetyo, koordinator utama aksi, menegaskan bahwa gerakan ini bukanlah sekadar protes mahasiswa biasa, tetapi kritik langsung terhadap pemerintah, lembaga legislatif, dan partai politik yang dianggap menggunakan kekuasaan mereka secara sewenang-wenang.
"Ini bukan hanya tentang mahasiswa. Ini adalah seruan dari berbagai elemen masyarakat yang ingin melihat negara ini dikelola dengan adil dan demokratis. Kami di sini bukan untuk kepentingan kelompok tertentu, tetapi untuk semua rakyat Indonesia," kata Yudha.
Yudha juga menekankan bahwa gerakan ini murni didorong oleh keprihatinan atas kondisi demokrasi di Indonesia saat ini dan tidak ditunggangi oleh kepentingan politik mana pun.
"Kami pastikan bahwa aksi ini murni atas dasar hati nurani kami sebagai warga negara yang peduli," tambahnya.
Tanggapan DPRD Jember
Tuntutan para mahasiswa akhirnya mendapatkan tanggapan dari DPRD Jember. Ahmad Halim, Ketua Sementara DPRD Jember, bersama dengan beberapa anggota dewan lainnya, menemui para demonstran.
Dalam orasinya, Halim menyatakan dukungannya terhadap upaya mahasiswa dalam mengawal keputusan MK dan komitmennya untuk menandatangani pakta integritas yang diajukan oleh mahasiswa.
"Kami di DPRD Jember berkomitmen untuk mengawal apa yang menjadi keputusan MK. Kami sepakat dengan tujuan yang ingin dicapai oleh teman-teman mahasiswa," ujar Halim.
Dukungan serupa juga disampaikan oleh Widarto dari Fraksi PDI Perjuangan, yang menekankan pentingnya menjalankan keputusan MK dan menjaga demokrasi tetap tegak di Indonesia.
"Kami di sini bersama rakyat, bersama buruh, bersama petani. Kita semua satu barisan untuk mengawal perjuangan ini," tandas Widarto.
Masa Depan Demokrasi Indonesia
Aksi unjuk rasa ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih memiliki banyak pendukung yang siap memperjuangkannya.