Budaya politik dan kesadaran kognitif mayoritas masyarakat Indonesia adalah Kerajaan meskipun bentuk formalnya adalah Republik.
Baca Juga: Berdandan ala Santri, Kaesang Kunjungi Cak Imin di Kantor PKB, Netizen: Partai Sarung Indonesia?
Ia juga membandingkan dengan negara lain yakni Inggris dan Belanda yang berbentuk Kerajaan, tetapi menjalankan praktik sebagai negara Republik.
"Bentuk Republik, kelakuan kita Kerajaan. Inggris, bentuk formalnya Monarki, kelakuannya Republik. Australi, sama. Kerajaan Belanda, kelakuannya sudah Republik. Alhamdulillah kita terbalik," ujar Jimly.
Jimly menambahkan bahwa salah isu yang sangat serius dalam perbincangan umum saat ini adalah persoalan Etika.
Baca Juga: Daftar Nama 16 Calon PSI untuk Pilkada 2024 dari Kaesang Pangarep, DPP Siap Nyalakan Mesin Partai
Tatkala bicara soal Etika Jabatan Publik, Etik Bernegara, lembaga tertinggi konstitusional di Indonesia adalah KY.
KY adalah satu-satunya lembaga tinggi negara yang berurusan dengan Etika dengan kehormatan jabatan publik, dengan martabat dan kehormatan hakim.
Jimly mempertanyakan kenapa tidak memperluas ranah KY agar tidak semata mengurusi hakim. Pasalnya, negara sedang benar-benar membutuhkan kesungguhan upaya untuk menata sistem Hukum dan Etika secara simultan.
"Pertanyaannya, kenapa nggak kita perluas saja masak cuma hakim saja diurusi dalam KY? Gitu lho," pungkas Jimly.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. Klik di sini!