SketsaNusantara.id – Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang tahun 2026. Salah satu opsi yang sedang dibahas adalah pengurangan jumlah penerima manfaat hingga sekitar 8 juta orang sebagai bagian dari upaya penajaman sasaran dan efisiensi anggaran.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengungkapkan bahwa kajian tersebut masih berada pada tahap pembahasan internal. Pemerintah, kata dia, berupaya memastikan bahwa intervensi gizi yang diberikan benar-benar menyasar kelompok yang paling membutuhkan sehingga dampak program dapat lebih optimal.
Menurut Agustina, sejumlah simulasi dan perhitungan telah dilakukan oleh BGN untuk melihat berbagai skenario pelaksanaan program ke depan. Namun, pembahasan mengenai angka pasti pengurangan penerima manfaat masih akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
"Nah, beberapa hal sudah kami exercise, sudah kami exercise, namun mungkin secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi," ujar Agustina.
Pernyataan tersebut memunculkan perhatian publik karena Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang menyasar peserta didik dan kelompok rentan guna meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Meski demikian, Agustina menegaskan bahwa pengurangan jumlah penerima manfaat bukan berarti pemerintah mengurangi komitmennya terhadap peningkatan kualitas gizi nasional. Sebaliknya, langkah tersebut dilakukan agar bantuan yang diberikan menjadi lebih terarah dan mampu menghasilkan dampak yang lebih besar terhadap kelompok sasaran.
"Tapi tujuannya adalah bagaimana supaya indikator tujuan intervensi gizi ini tercapai tetapi penerima manfaatnya lebih fokus," katanya.
Dalam evaluasi yang sedang berlangsung, BGN juga mempertimbangkan perubahan kelompok sasaran penerima MBG. Salah satu opsi yang mengemuka adalah tidak lagi memberikan program tersebut kepada sebagian siswa tingkat sekolah menengah atas (SMA), terutama yang bersekolah di lembaga pendidikan swasta.
Apabila skenario tersebut diterapkan, jumlah penerima manfaat diperkirakan akan berkurang sekitar 8 juta orang dari total sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun demikian, pemerintah menilai langkah tersebut dapat membantu meningkatkan efektivitas distribusi bantuan sekaligus menjaga keberlanjutan program dalam jangka panjang.
"Itu sudah akan berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat. Nah, itu yang terus kami exercise. Tapi kami tidak menghilangkan esensi dari intervensi gizi yang dilakukan oleh pemerintah," jelas Agustina.
BGN menilai bahwa refocusing atau penyesuaian sasaran merupakan bagian penting dalam tata kelola program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar. Dengan fokus yang lebih spesifik, pemerintah berharap bantuan dapat menjangkau kelompok yang paling membutuhkan dan mampu memberikan hasil yang terukur terhadap perbaikan status gizi masyarakat.