Motor Listrik BGN Rp1 Triliun Jadi Sorotan, Istana Ungkap Nasib Pengadaan Era Dadan Hindayana yang Belum Tuntas

SketsaNusantara.id - Program pengadaan motor listrik untuk mendukung operasional Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menjadi perhatian publik setelah muncul berbagai pertanyaan terkait realisasi proyek bernilai fantastis tersebut.

Sorotan menguat usai beredarnya unggahan di media sosial yang menyinggung nasib ribuan motor listrik yang sebelumnya direncanakan untuk menunjang distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam unggahan yang ramai diperbincangkan di platform X, akun @dimarsasongko98 menyoroti sejumlah peristiwa yang berkaitan dengan pengadaan motor listrik BGN pada masa kepemimpinan Dadan Hindayana.

Baca Juga: LHKPN Yahya Zaini Disorot Usai Namanya Dikaitkan dengan Kasus Korupsi MBG, Kekayaannya Naik Hampir Rp7 Miliar Sejak Jadi Anggota DPR RI

Unggahan tersebut mengutip pernyataan Dadan Hindayana pada April 2026 yang menyebut bahwa motor listrik yang digunakan dalam program MBG memiliki harga lebih murah dibandingkan harga pasar.

"Motor listrik MBG kita beli Rp42 juta per unit, di bawah harga pasaran," tulis akun tersebut.

Pernyataan tersebut sebelumnya dimaksudkan untuk menjelaskan efisiensi pengadaan kendaraan operasional yang akan digunakan dalam mendukung distribusi makanan bergizi ke berbagai daerah.

Baca Juga: Kasus MBG Makin Jadi Sorotan, Nama Wakil Ketua KPK Ikut Disebut dalam Daftar Viral, Fitroh Berikan Klarifikasi

Namun, perkembangan berikutnya justru memunculkan pertanyaan baru di tengah masyarakat.

Unggahan tersebut juga menyinggung penangkapan Dadan Hindayana oleh Kejaksaan Agung pada 3 Juni 2026.

Dalam narasi yang beredar disebutkan bahwa salah satu isu yang menjadi perhatian adalah pengadaan 21.801 unit motor listrik dengan nilai mencapai Rp1,035 triliun.

Akun tersebut menuliskan bahwa proyek tersebut melibatkan vendor PT YAT yang disebut tidak memiliki dealer maupun bengkel aktif.

Meski demikian, informasi tersebut masih memerlukan klarifikasi dan penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait untuk memberikan gambaran utuh mengenai proses pengadaan yang sebenarnya.