Selain MBG, Ni Luh turut mengkritik keberadaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurutnya, banyak desa di Indonesia telah memiliki lembaga ekonomi lokal seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hingga warung-warung kelontong yang selama ini telah melayani kebutuhan masyarakat.
Wanita berusia 50 tahun itu menilai anggaran yang dialokasikan untuk KDMP seharusnya dapat digunakan untuk memperkuat program-program yang sudah berjalan di desa.
"Banyak desa sudah memiliki Bumdes, Bupda, LPD (di Bali), warung-warung kelontong lokal. Anggaran KDMP diambil dari re-alokasi Dana Desa," tulisnya.
"Banyak program desa seperti insentif penggerak posyandu, gaji guru paud dan TK, hingga perbaikan fasilitas infrastruktur desa harus mengalami efisiensi. Syarat luas tanah juga menjadi masalah karena banyak desa tidak memiliki aset," tandasnya.
Melalui unggahannya tersebut, Ni Luh menantang pihak-pihak yang selama ini membela program-program tersebut untuk memberikan solusi atas berbagai persoalan yang muncul di lapangan.
"Apa solusi dari kalian yang membela program-program yang hingga hari ini banyak permasalahannya di lapangan? Rakyat berhak minta pertanggungjawaban kepada pemerintah karena mereka digaji dari keringat mereka," tegasnya.
Tak hanya itu, Mbok Niluh juga menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengaku sedih setelah mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN.
Menurut Ni Luh, masyarakat juga merasakan kesedihan yang sama ketika masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan, terutama terkait kesejahteraan guru dan kondisi pendidikan di Indonesia.
"Kami juga sedih, Pak. Sedih karena masih banyak gaji guru Rp15.000 sehari, masih banyak siswa yang tak pakai alas kaki ke sekolah yang kondisinya memprihatinkan," ungkapnya.
Ni Luh meminta agar para pelaku korupsi yang terbukti merugikan negara dan masyarakat diberikan hukuman yang setimpal sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Masih banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan di tanah kelahirannya. Sementara itu, orang yang bapak sayangi justru me-rampok hak mereka. Hukuman seberat-beratnya bagi para koruptor pak. Hukum ma-ti saja pak," pungkasnya.
Pernyataan Ni Luh Djelantik tersebut menjadi salah satu suara kritis yang muncul di tengah polemik kasus dugaan korupsi BGN dan berbagai tantangan ekonomi yang saat ini masih menjadi perhatian publik.