SketsaNusantara.id - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi angkat bicara menanggapi kritik soal anggaran untuk kebersihan Masjid Raya Al Jabbar di Kota Bandung yang mencapai Rp22 miliar.
Isu ini mencuat setelah konten kreator Abil Sudarman membahas data anggaran tersebut dalam unggahannya di Instagram.
Dalam videonya, Abil menyoroti pengadaan jasa kebersihan Masjid Raya Al Jabbar yang dinilai terlalu besar jika hanya digunakan untuk menggaji petugas kebersihan.
Berdasarkan data yang diperolehnya dari sumber resmi pemerintah provinsi, diketahui terdapat 273 orang tenaga kebersihan yang bertugas di Masjid Al Jabbar. Dengan asumsi gaji Rp5 juta per orang, total anggaran dinilai hanya sekitar Rp17,7 miliar.
Menurutnya, anggaran 22 M masih terbilang lebih besar dari perkiraan untuk gaji marbot masjid yang melebihi UMK (upah minimum kota) Bandung.
"Kita lihat spesifikasinya, di sini (berdasarkan data) katanya ada 273 orang tenaga kebersihan dengan anggarannya Rp22 miliar. Coba kita anggap gaji per orang Rp5 juta, kalau di kalkulator gue hitung cuma Rp17,7 miliar," ujarnya dalam video yang diunggah akun Instagram @abilsudarman pada hari Sabtu, 18 April 2026.
"Nggak tahu ini UMR mana, atau mungkin gaji marbot lebih dari Rp 5 juta, coba dicek juga apa bener petugas kebersihan ada 273 orang dan kebersihan masjid gimana, apakah sudah beneran bersih? karena ini anggarannya cukup besar 22 M bos," tuturnya.
Dalam unggahan tersebut, Abil mengakui bahwa konten tersebut dibuat menggunakan hasil analisis berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) sehingga masih perlu dikoreksi dan diverifikasi dengan kondisi di lapangan.
"Video ini bukan merupakan tuduhan, melainkan ajakan partisipasi masyarakat untuk dapat kritis terhadap penggunaan APBN," tulisnya.
Unggahan itu pun viral dan memicu berbagai reaksi warganet hingga akhirnya mendapat tanggapan langsung dari Dedi Mulyadi.
Gubernur Jabar yang akrab disapa Kang Dedi (KDM) itu meluruskan soal anggaran pengadaan jasa kebersihan Masjid Al Jabbar.
Melalui akun instagram pribadinya, KDM bahkan tak ragu membeberkan data lengkap yang diperoleh dari Kepala Badan Pengelola Keuangan Provinsi Jawa Barat.