Di kesempatan yang sama, Kepala Bidang Advokasi dan Gerakan PC Kopri PMII Jember, Nisa menambahkan, reformasi layanan PPA harus berorientasi pada pemulihan korban dan pemulihan kepercayaan publik.
“Tanpa transparansi dan percepatan penanganan, korban akan terus berada dalam ketidakpastian. Kami ingin ada sistem yang benar-benar berpihak pada korban. Salah satunya melalui rekomendasi kebijakan yang telah kami kaji,” ungkapnya.
Sementara, Kapolres Jember AKBP Bobby A Condroputra menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kopri Jember yang menyampaikan gagasan secara konstruktif.
“Kami terbuka terhadap masukan dan kritik yang membangun. Perlindungan perempuan dan anak adalah tanggung jawab bersama. Itu juga menjadi perhatian kami belakangan ini. Dan kami berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi serta peningkatan layanan,” ujar Bobby.
Kedua belah pihak sepakat bahwa kolaborasi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat sipil menjadi kunci dalam memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Jember.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI!