SketsaNusantara.id - Isu perombakan Kabinet Merah Putih kembali menjadi perhatian publik. Berbagai spekulasi berkembang di ruang publik. Pertanyaan soal reshuffle kabinet ramai dibicarakan.
Dinamika kabinet mencuat seiring beredarnya informasi pergantian jabatan. Sejumlah pihak menyoroti kemungkinan perubahan struktur kementerian. Isu tersebut kemudian direspons oleh elite politik.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyampaikan sikap resminya. PDIP menegaskan perombakan kabinet merupakan hak Presiden Prabowo Subianto. Partai menyatakan tidak ikut campur dalam kewenangan tersebut.
"Itu adalah kewenangan sepenuhnya dari Presiden," ujar Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Sabtu 31 Januari 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah pertanyaan soal komunikasi politik. Awak media menanyakan adanya pembahasan antara Presiden dan PDIP. Namun Hasto tidak memberikan jawaban lanjutan.
Sikap serupa juga datang dari Istana Kepresidenan. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan belum ada pembahasan reshuffle kabinet. Hal itu disampaikan dalam agenda resmi di Istana.
Baca Juga: Retret Kabinet Merah Putih Digelar Lagi di Hambalang, Prabowo Panggil Seluruh Menteri dan Wamen
Prasetyo menjelaskan, hingga kini tidak ada perombakan kabinet. Isu yang berkembang dinilai tidak sesuai dengan kondisi aktual. Pemerintah disebut masih fokus pada agenda yang berjalan.
"Enggak ada," katanya menjawab pertanyaan awak media Istana Kepresidenan, Jakarta, seputar beredarnya informasi terkait perombakan kabinet.
Menurut Prasetyo, perubahan yang terjadi hanya bersifat penugasan. Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, tengah menjalani proses pengangkatan baru. Ia diproses untuk menjabat Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Perubahan tersebut tidak dikategorikan sebagai reshuffle kabinet. Penugasan baru masih menunggu seluruh prosedur rampung. Pemerintah belum menetapkan pengganti posisi yang ditinggalkan.
Prasetyo juga menegaskan belum ada keputusan pengisian jabatan kosong. Proses pengangkatan di Bank Indonesia masih berjalan. Pemerintah menunggu hasil akhir sebelum melangkah lebih lanjut.
Ia membantah adanya pembahasan calon Wakil Menteri Keuangan. Termasuk soal jumlah wakil menteri yang akan mengisi pos tersebut. Seluruhnya belum dibicarakan secara internal.