SketsaNusantara.id - Keputusan Pemerintah Indonesia untuk terlibat dalam Dewan Perdamaian baru yang diinisiasi Donald Trump, memicu gelombang perdebatan di dalam negeri.
Langkah ini dinilai sebagian pihak sebagai pergeseran arah kebijakan luar negeri Indonesia yang beresiko.
Menjawab perdebatan tersebut, Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, memberikan penegasan kuat terkait tujuan utama keikutsertaan Indonesia.
Bahwa tujuan Indonesia tergabung dalam Dewan ini sebagai wujud langkah strategis konstruktif dan konkret dalam upaya mendukung kemerdekaan Palestina.
"Ini merupakan langkah konkret dalam penyelesaian masalah dan konflik Gaza pada khususnya dan Palestina pada umumnya," ungkap Menlu Sugiono dikutip dari kanal YouTube KOMPASTV.
"Board of Peace sendiri berfungsi untuk mengawasi administrasi kemudian stabilisasi kemananan dan juga konstruksi dan rehabilitasi Gaza dan ini akan dilakukan secara bertahap," imbuhnya.
Keikutsertaan ini meski dipandang sebagai langkah berisiko oleh sejumlah pengamat diplomasi, namun Sugiyono menyatakan bahwa pemerintah meyakini bahwa berada di dalam lingkaran strategis tersebut adalah cara paling efektif untuk memengaruhi kebijakan global.
Sebab dewan ini menurut Menlu akan ikut mengawasi pemerintahan transisi di Palestina yang terdiri dari unsur teknokrat yang akan melakukan fungsi administrasi di Gaza.
"Bagi kita solusi 2 negara yang real itu harus terjadi. Kemerdekaan Palestina serta kedaulatan pengakuan terhadap kedaulatan Palestina merupakan sesuatu yang selama ini terus kita perjuangkan," tegas Sugiono.
Dengan resmi bergabung pada dewan perdamaian yang telah ditandatangani secara resmi di Dova, Swiss pada Jum'at 23 Januari 2026 tersebut akan berdampak besar.
"Piagam serta pembentukan Board of Peace ini adalah sesuatu yang fokus utamanya bagi kita adalah bagaimana mencapai kemerdekaan dan perdamaian di Palestina," imbuh Sugiono.