Dalam unggahan tersebut, warganet Malaysia mengimbau masyarakat Indonesia agar lebih selektif memilih pemimpin yang dinilai peduli terhadap rakyat.
"Saya paham bagaimana penderitaan masyarakat di Sumatra, bahkan kami mau beri bantuan ke Aceh pun dipersulit karena kena cukai alasannya karena bukan bencana nasional," sambungnya.
"Jadi, next vote (pemilu) janganlah milih pemimpin yang gak peduli rakyat macam ini," tegasnya.
Kritik serupa juga datang dari warga Aceh. Mereka menyayangkan pernyataan yang dianggap mengecilkan arti bantuan Malaysia, terlebih bantuan tersebut sudah hadir sejak hari pertama bencana melanda Aceh, Sumatra Utara, hingga Sumatra Barat.
"Parah ya menteri satu ini, harusnya kita apresiasi Malaysia yang sudah berikan bantuan 1 miliar berupa obat-obatan plus tenaga medis di Aceh dan Sumatera," komentar salah satu warga Aceh melalui video yang diunggah di akun Instagram @syakyameirizal.
"Tapi justru pak mendagri ini malah mengecilkan arti dari bantuan untuk para korban terdampak bencana. Itu bukan kewajiban mereka, tapi bentuk solidaritas kemanusiaan karena mereka peduli atas dasar kemanusiaan," tandasnya.
Banyak pula warganet yang menyampaikan terima kasih sekaligus permintaan maaf kepada masyarakat Malaysia atas polemik ini.
Publik menilai donasi dari negara tetangga semestinya dipandang sebagai bentuk empati dan solidaritas kemanusiaan, bukan diukur dari besar kecilnya nominal yang justru berpotensi merendahkan niat baik pihak lain.
Di sisi lain, kekecewaan juga mengarah pada pemerintah pusat yang hingga kini belum menetapkan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra, padahal kondisi di lapangan dinilai sangat memprihatinkan.
Bencana yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dilaporkan telah menelan lebih dari 1000 korban jiwa dan merusak ratusan ribu rumah warga termasuk infrastruktur dan fasiltas umum. Banyak warga di daerah terisolir yang belum mendapatkan bantuan karena akses jalan terputus akibat banjir.
Sejumlah warga bahkan terpaksa mengibarkan bendera putih sebagai tanda keputusasaan karena bantuan belum kunjung tiba. Beberapa kepala daerah di Aceh pun mengakui keterbatasan mereka dalam menangani bencana berskala besar ini.
Banyak pihak mendesak agar status bencana nasional segera ditetapkan. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung penyaluran bantuan yang lebih luas, baik dari dalam maupun luar negeri, terlebih proses pemulihan di 3 Provinsi akan berlangsung panjang dan membutuhkan dukungan dari semua pihak.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. Klik di sini