Pernyataan itu menguatkan kritik mengenai kebutuhan akan standar yang terukur dalam pengelolaan anggaran daerah.
Syafruddin menambahkan bahwa perbedaan angka pemotongan antardaerah terlalu jauh. Ia membandingkan bahwa provinsi lain hanya mengalami pengurangan sekitar 25 hingga 30 persen.
Kalimantan Timur mendapat pemotongan yang mencapai 70 hingga 73 persen. Informasi ini menjadi dasar keberatan yang disampaikan dalam forum tersebut.
Ia juga menyampaikan pandangannya mengenai Dana Bagi Hasil. Dalam rapat itu, ia mengingatkan bahwa dana tersebut merupakan hak daerah, bukan pemberian dari pemerintah pusat.
Penjelasan tersebut didasarkan pada dampak aktivitas sumber daya alam yang langsung dirasakan masyarakat. Ia menyampaikan pentingnya pemerataan anggaran di tengah perbedaan kondisi antardaerah.
Pada sesi akhir rapat, Syafruddin mengajukan permintaan agar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meninjau ulang pemotongan anggaran untuk Kalimantan Timur. Ia menekankan bahwa kebutuhan fiskal daerah harus mempertimbangkan risiko bencana dan kondisi lingkungan.
“Saya mohon dan saya minta kepada Menteri Keuangan (Pak Purbaya) untuk meninjau ulang potongan atau pengurangan dana transfer ke daerah khususnya untuk Kalimantan Timur,” tuturnya.
Pernyataan itu disampaikan untuk menunjukkan pentingnya dukungan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan wilayah.
Syafruddin juga menyebut bahwa masyarakat Kalimantan Timur mengalami dampak lingkungan seperti banjir dan tanah longsor.
Ia menuturkan bahwa kondisi tersebut menjadi alasan tambahan untuk mempertimbangkan kembali kebijakan pemotongan.
“Karena sekali lagi banjir, tanah longsor, kerusakan air, kerusakan lingkungan, itu rakyat Kalimantan Timur yang merasakan, bukan Pak Purbaya,” pungkasnya.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI!