Menkeu Purbaya menolak kemungkinan pelunasan utang proyek Whoosh menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menegaskan bahwa tanggung jawab utama berada di tangan konsorsium pengelola proyek.
“Ini KCIC di bawah Danantara kan? Kalau di bawah Danantara mereka sudah punya manajemen sendiri,” ucap Menkeu Purbaya dalam media gathering di Bogor pada 10 Oktober 2025 lalu.
“(Danantara) sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih. Seharusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Kalau enggak ya semua ke kita lagi termasuk devidennya,” jelasnya.
Pernyataan Menkeu itu merespons penjelasan Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, yang sebelumnya mengungkap bahwa nilai utang pembangunan Whoosh mencapai sekitar Rp116 triliun.
“Ini utang pembangunannya cukup besar. Apakah kemudian kita tambahkan equity (penyertaan modal) sehingga perusahaan ini self sustain karena secara operasional sudah cukup,” kata Dony kepada awak media di JICC, Jakarta pada 9 Oktober 2025 lalu.
Ia juga menyebutkan adanya dua skema yang tengah dikaji untuk mengatasi persoalan utang tersebut. Pertama, dengan menambah modal agar proyek dapat mandiri secara finansial. Kedua, menyerahkan infrastruktur proyek kepada pemerintah seperti model pengelolaan kereta api pada umumnya.
“Atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah. Nah, dua opsi ini yang coba kita tawarkan,” paparnya.
Hingga kini, belum ada keputusan final dari pemerintah maupun Danantara mengenai mekanisme pembayaran utang proyek Whoosh. Namun, di tengah polemik tersebut, China menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kelancaran operasional kereta cepat Jakarta–Bandung yang menjadi simbol kerja sama ekonomi antara kedua negara.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI!