SketsaNusantara.id - Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan setelah melakukan kunjungan ke RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin 1 September 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menjenguk sejumlah anggota kepolisian yang tengah dirawat akibat luka yang mereka alami saat bertugas mengawal aksi demonstrasi beberapa waktu lalu.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Prabowo meminta agar seluruh petugas yang terluka diberikan kenaikan pangkat luar biasa (KPLB).
Baca Juga: Prabowo Subianto Tegaskan Tak Akan Pernah Mundur: Saya Yakin Rakyat Bersama Saya!
Menurutnya, apa yang dilakukan polisi di lapangan adalah bagian dari pengabdian negara yang layak mendapatkan penghargaan.
“Semua petugas harus mendapat kenaikan pangkat luar biasa, karena mereka bertugas di lapangan membela negara, melindungi rakyat, dan menghadapi berbagai ancaman,” ujar Prabowo sebagaimana dikutip SketsaNusantara.id dari unggahan akun Instagram @bushcoo.
Pernyataan ini sontak menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Di satu sisi, kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk apresiasi negara terhadap pengorbanan aparat keamanan.
Namun di sisi lain, muncul gelombang kritik dari publik yang merasa pemerintah seolah melupakan penderitaan rakyat yang juga menjadi korban dalam aksi unjuk rasa.
Kolom komentar pada unggahan @bushcoo dipenuhi respons beragam. Sejumlah warganet mempertanyakan apakah pemerintah juga memberikan perhatian yang sama kepada rakyat yang terluka bahkan kehilangan nyawa dalam menyuarakan aspirasi.
“Terus rakyatnya dapet apresiasi apa pak?” tulis akun @wiliamandjasmara sambil menyertakan emotikon tersenyum. Komentar ini menuai banyak respons setuju dari netizen lain.
Nada lebih kritis datang dari akun @tokosepatubgayajaya yang menulis, “Kalau rakyat yang luka-luka karena menyuarakan aspirasi gimana bapak presiden.. apa naik pangkat juga?” Komentar tersebut langsung ramai diperbincangkan dengan ratusan balasan.
“Terus yang mati gara-gara polisi dapat apa?” tanya akun @sukanyaestetik. Pertanyaan tajam ini menggambarkan keresahan sebagian publik yang menilai perhatian negara belum sepenuhnya merata.