"Anggota dewan itu diwajibkan untuk kontrak rumahnya di dekat Senayan supaya memudahkan mereka menuju DPR. Saya aja yang tingganya di Bintaro itu macetnya luar biasa, ini udah setengah jam di perjalanan masih macet," kata Nafa Urbach, anggota Komisi XI DPR.
Sementara Ahmad Saroni, Wakil Ketua Komisi III DPR tanggapi seruan rakyat yang ingin membubarkan DPR.
Menurutnya, pembubaran DPR belum tentu menjadi solusi terbaik untuk memperbaiki kekacauan pemerintahan.
Bahkan kata Ahmad Saroni, cacian yang dilontarkan rakyat kepada anggota DPR bisa merusak mental mereka.
"Apakah membubarkan DPR meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan saat ini? Belum tentu. Silakan kritik, mau ngapain aja boleh. Tapi jangan mencaci maki berlebihan karena merusak mental. Mental manusia begitu adalah mental orang tertolol sedunia."
"Kalau mau tangkap (terdakwa koruptor) misalnya Bapak berkomunikasi dengan pimpinan partai.
Kalau perlu kita anterin itu orang ke Bapak. Jadi lebih enak, hubungan kelembagaannya ada." Imbuhnya.
Rahayu Saraswati selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR pernah melayangkan pernyataan bernada sindiran diduga kepada rakyat yang menagih janji 19 juta lapangan pekerjaan.
"Jika punya kreativitas, jadilah pengusaha daripada ngomel nggak ada kerjaan, bikin kerjaan buat temen-temen lu. Kalau bisa masak, bikin bisnis kuliner, bisa jahit, bikin bisnis fesyen. Edit video, jadilah editor. Jika mash bersandar kepada Pemerintah untuk provide job kita mash di zaman kolonial berarti." Ujarnya.
Selain para pemimpin yang duduk di kursi DPR, jajaran Menterinya juga seperti tak mau kalah.
Beberapa waktu lalu, Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI sempat mengeluarkan pernyataan mengenai kesejahteraan para tenaga pendidik.
Seperti diketahui bahwa di Indonesia, tenaga pendidik seakan tak dihargai. Kehidupannya dari mengajar jauh dari kata sejahtera. Sangat kontras dengan kehidupan para pejabat.
"Banyak di media sosial menjadi dosen, guru, tidak dihargai karena gajinya besar. Ini juga salah satu tantangan bagi Negara. Apakah semuanya harus keuangan Negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat?" Ucap Sri Mulyani.