SketsaNusantara.id - Pada Jum'at, 22 Agustus 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi tetapkan tersangka dan telah menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dengan pasal pemerasan.
Hal itu dilakukan KPK setelah ia tertangkap tangan dalam operasi tangkap tangan (OTT).
Keputusan KPK ini menimbulkan pertanyaan di kalangan publik, mengapa pasal pemerasan yang digunakan, padahal umumnya kasus serupa lebih sering dijerat dengan pasal suap?
Dilansir dari SketsaNusantara.id dikutip dari kanal YouTube KOMPASTV, pihak KPK memberikan penjelasan khsusus mengapa pihaknya menetapkan pasal pemerasan, bukan pasal suap kepada Wamenaker tersebut.
"Mengapa menggunakan pasal pemerasan, tidak pasal suap? tadi sudah dijelaskan oleh bapak ketua (KPK) bahwa ada tindakan memperlambat, mempersulit atau bahkan tidak memproses, itu perbedaannya," ungkap Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu.
"Jadi saat teman-teman buruh ini akan mendaftar untuk sertifikasi K3 syarat-syarat sudah lengkap jadi bisa di proses secara langsung tapi untuk melakukan pemerasan tersebut digunakanlah tadi diperlambat, dipersulit," imbuhnya.
Pasal pemerasan disematkan sebab KPK mengambil kesimpulan Immanuel Ebenezer, dengan jabatannya sebagai Wakil Menteri, telah menahan atau mempersulit pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan.
Ancaman ini menciptakan tekanan bagi para pengusaha, sehingga mereka tidak punya pilihan lain selain memenuhi permintaan uang tersebut demi kelancaran urusan mereka.
Keputusan menjerat dengan pasal pemerasan juga menunjukkan bahwa KPK melihat adanya penyalahgunaan kekuasaan yang lebih serius dan sistematis.
Di mana KPK memandang pejabat publik seperti Immanuel Ebenezer memiliki kewenangan untuk mempercepat atau memperlambat layanan publik.
Namun ketika kewenangan ini disalahgunakan untuk menekan dan mengambil keuntungan, maka tindakan itu masuk dalam kategori pemerasan, bukan hanya sekadar menerima uang pelicin.***