Di sisi lain, pendidikan vokasi juga disebut sebagai faktor krusial dalam mencetak tenaga kerja yang siap bersaing. Menurut Zainul, anggaran sertifikasi kompetensi melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) masih sangat terbatas. Saat ini, hanya sekitar 150 ribu sertifikasi per tahun yang tersedia bagi pencari kerja.
“Anggaran untuk sertifikasi kompetensi melalui BNSP harus diperbanyak, jangan hanya 150 ribu/tahun,” jelasnya.
Ia menegaskan, kebutuhan tenaga kerja di masa kini menuntut kompetensi yang jelas. Pasar kerja lebih memilih tenaga kerja bersertifikasi dibandingkan hanya lulusan dengan ijazah.
“Hari ini pasar kerja lebih menyukai tenaga kerja bersertifikasi kompetensi, bukan hanya yang pegang ijazah,” pungkasnya.
Dengan capaian pengangguran terendah sejak 1998 ini, Indonesia menghadapi tantangan baru untuk menjaga tren positif.
Pemerintah didorong agar terus memperkuat investasi, memperluas hilirisasi, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi serta sertifikasi kompetensi.
Momentum ini diharapkan mampu menjadi pijakan kuat bagi Indonesia dalam menghadapi persaingan global sekaligus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI!